Bincang-bincang Politik Islam dan Realitas Politik Masa Kini Bersama Sejarawan


Bincang-bincang Politik Islam dan Realitas Politik Masa Kini Bersama SejarawanTabloid Alhikmah mengangkat tema ‘Teladan Wakil Rakyat’ pada Edisi 92 Maret 2014.  Medio Februari silam, Alhikmah mewawancarai seorang sejarawan dan Peneliti Institute for Studies Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Tiar Anwar Bachtiar M,Hum. Kanditat Doktor Sejarah UI ini memaparkan secara umum tentang bagaimana Politik dalam Islam.

Seperti apakah sistem politik zaman Rasulullah? Bagaimana dengan lembaga-lembaga Negara zaman Rasulullah

Sulit sekali menyebut seperti apa sistem politik zaman Rasulullah Saw., sekalipun saat beliau berada di Madinah, beliau merupakan Nabi dan sekaligus pemimpin umat di Madinah. Kalau zaman sekarang barangkali boleh dikatakan juga sebagai “pemimpin negara”. Tetapi, saat itu apa yang dilakukan Rasul tidak lazim karena biasanya kalau beliau mau membuat negara modelnya adalah kerajaan atau kekaisaran seperti di Romawi atau Persia. Akan tetapi, yang beliau buat tidak seperti itu.

Beliau hanya menjalankan kepemimpinan yang dibimbing wahyu untuk mengurus perkara agama dan perkara non-agama sekaligus di bawah kendalinya. Pekerjaan-pekerjaannya yang masih belum terlalu kompleks, yang tidak bisa dikerjakan sendiri, beliau delegasikan kepada beberapa sahabatnya. Mungkin ini yang disebut kementrian, dewan, atau semisalnya. Tetapi Rasulullah Saw. tidak menyebutnya secara spesifik sebagai menteri atau apa. Oleh sebab itu, soal praktik politik Nabi Saw. yang tidak saklek itulah yang nanti menyebabkan sistem politik dalam Islam menjadi sangat dinamis.

Seperti apa sistem politik zaman Abu Bakar? Apakah ada aturan baku tentang sistem Pemerintahan dalam Islam?

Abu Bakar menjalankan pemerintahan hanya dua (2) tahun. Beliau disibukkan dengan kelompok-kelompok yang murtad dan para penolak zakat. Oleh sebab itu, Abu Bakar belum sempat mengembangkan sistem pemerintahan baru yang berbeda dengan yang dijalankan Rasulullah Saw. Apa yang dikerjakan Abu Bakar sama seperti yang dikerjakan Rasulullah Saw.

Dr. Mustafa Murad menulis dalam buku ‘Umar Ibn Al Khattab’ bahwa dalam pemerintahan Umar ada Lembaga Majelis Syuro dan Gubernur? Apakah ini ijtihad Umar? Bagaimana bisa itu terjadi?

Pemerintahan Islam yang sesungguhnya sebetulnya dibuat oleh Umar ibn Khattab. Umar banyak melakukan inovasi mengembangkan sistem pemerintahan, termasuk mengangkat gubernur dan amir-amir. Beliau juga membentuk dewan-dewan (menteri-menteri), lembaga peradilan, lembaga keuangan negara (baitul mal), dan organisasi militer. Jadi, bukan hanya majelis syuro dan gubernur, melainkan sistem pemerintahan yang lebih lengkap dan lebih dibutuhkan oleh zamannya. Umar dapat melakukan ini karena ia memiliki legitimasi yang kuat dan memerintah cukup lama, sekitar 10 tahun.

Pada masa Umar inilah bentuk pemerintahan Islam dapat terlihat cukup jelas. Dan ternyata bentuk pemerintahan ini berbeda dengan model Persia maupun Romawi. Akan tetapi, kelihatannya selain mengacu kepada Sunnah Rasulullah Saw. saat beliau memimpin umat, Umar juga banyak terinspirasi model kekuasaan bangsa Arab di Mekah yang tidak mengenal sistem kerajaan.

Tapi, Umar juga melakukan terobosan dengan tidak mengandalkan sistem klan (kabilah) dalam membangun legitimasi kekuasaan sebagaimana yang biasa terjadi di masyarakat Arab saat itu. Artinya Umar adalah mujtahid sesungguhnya dalam menciptakan sistem pemerintahan Islam.

Bagaimana sistem pemilihan pemimpin dalam Islam? (Khalifah, Gubernur, pejabat Negara, daerah, dll) Apakah sistem politik ini termasuk ijtihad? Atau ada aturannya dari Allah?

Kalau mengaca kepada kasus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, dan Muawiyah dalam menjalankan pemerintahan yang masing-masing memiliki kekhasan sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sistem politik termasuk sistem pemerintahan, termasuk sistem pemilihan, adalah wilayah yang “ijtihadii.

Mengapa demikian? Karena tidak ditemukan satupun nash yang bersifat imperatif yang mengatur bagaimana sistem pemerintahan dan sistem politik harus dibangun, termasuk di dalamnya sistem pemilihan. Nash yang berkaitan dengan politik, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, sifatnya hanya berupa rambu-rambu garis besar yang nantinya akan mengerangkai ijtihad mengembangkan sistem politik.

Bagaimana sebenarnya sistem perpolitikan Negara dalam Islam? Apakah ada batasan-batasan?

Tentu batasannya ada. Seperti di atas sudah dijelaskan, batasan-batasan itu sifatnya sebagai kerangka yang harus dikembangkan. Contoh ada perintah untuk menegakkan syuro (musyawarah) dalam berbagai hal, tentu di dalamnya termasuk masalah politik. Bagaimana mekanisme musyawarah itu dilakukan? Tidak ada penjelasan yang rinci mengenai itu.

Oleh sebab itu, mekanisme musyawarah dapat dirancang sesuai dengan karakter masing-masing tempat. Ada lagi tentang kriteria pemimpin yang banyak disinggung dalam Al-Quran maupun hadis seperti harus Islam, adil, cakap, dan sebagainya. Bagaimana menghasilkan pemimpin seperti itu, tidak diatur rinci. Oleh sebab itu, menjadi tugas para mujtahid Islam dalam bidang politik untuk dapat mengembangkan sistem pemilihan pemimpin yang dapat menjamin lahirnya pemimpin sesuai kriteria yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Masih banyak lagi contoh yang lain.

Bagaimana perbedaan antara sistem perpoltikan Rasul-Khulafaurasyidin – dan Khilafah setelahnya (Daulah Islam) dengan sistem perolitikan zaman sekarang? (Negara umumnya)

Bedanya tentu banyak. Jangankan dengan zaman sekarang antara apa yang dikerjakan Rasulullah Saw., Khulafaur-Rasyidin, dan khalifah-khalifah Islam sesudahnya pun terdapat perbedaan-perbedaan. Tetapi, tentu saja ada juga persamaannya. Negara zaman sekarang pun praktiknya dari satu negara ke negara lain berbeda-beda.

Bahkan, yang sama-sama negara Islam pun seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi Arabia, Qatar, Brunai, dan lainnya memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Jadi, agak sulit membandingkannya dengan yang mana? Yang perlu ditanyakan adalah apakah  sistem yang berjalan sejak zaman pasca-Rasul hingga sekarang ini sesuai dengan tuntutan syari’at atau belum? Kalau pertanyaan begitu, jawabannya pun pasti akan beragam, sebab ada yang sesuai ada pula yang tidak.

Di Indonesia, ada DPR dan MPR yang bisa dibilang mewakili rakyat. Apakah konsep ini mirip seperti gubernur zaman Umar yang mewakili wilayahnya masing-masing? Atau seperti apa sebenarnya?

Kalau secara garis besar boleh dikatakan begitu. Tapi, secara esensi ada perbedaannya. Kalau gubernur di zaman Umar dan zaman beberapa khalifah sesudahnya adalah “pemimpin” masyarakat yang sesungguhnya. Sehingga mereka dapat menjadi “wakil” yang sesungguhnya dan tidak perlu dipilih, karena secara realitas politik sudah benar-benar mewakili. Kalau zaman sekarang di Indonesia yang menjadi anggota DPR dan MPR tidak selalu betul-betul pemimpin dari masyarakatnya. Banyak yang mewakili diri sendiri atau mewakili partainya saja. Hal ini disebabkan rekrutmen dalam sistem perwakilan kita semakin ke sini semakin tidak jelas dan tidak memiliki konsep yang kokoh sehingga azas “keterwakilan” itu menjadi semakin absurd sekalipun wakil-wakil itu dipilih melalui pemilihan umum.

Apa yang dimaksud dengan sistem Syuro pada zaman Rasul dan Khulafaurasyidin? Bagaimana penerapannya dalam bermasyarakat?

Sudah dijelaskan, sebagai tambahan musyawarah itu seperti yang dicontohkan Rasul dan Khulafa’ur-Rasyidin harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dalam musyawarah memilih pemimpin, yang terlibat adalah mereka yang berkecimpung di dalam dunia kepemimpinan seperti gubernur, wali kota, ulama, jendral, dan para menteri. Inilah nanti yang mengisi kursi “ahlul-halli wal ‘aqdi” pada masa Umawiyah dan Abbasiyah.

Sebab, mereka memang ahlinya. Rakyat awam tidak ditanya soal siapa yang layak menjadi imam besar (khalifah) mereka, karena mereka bukan ahlinya. Oleh sebab itu, dalam sejarah kepemimpinan Islam, tidak dikenal sistem pemilihan langsung. Kewajiban rakyat adalah “berbai’at” kepada pemimpinnya sebagai tanda persetujuan dan ketaatan mereka kepada pemimpinnya, siapa pun mereka.

Mengapa pada zaman Umar dibentuk Majelis Syuro (Seperti Abdurrahman Ibn Auf, Utsman Ibn Affan, Zaid Ibn Tsabit, dll)? Apakah pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar juga sudah dibentuk lembaga formal?

Mereka itu bukan Majelis Syuro seperti bayangan kita sekarang di DPR dan MPR yang dilembagakan secara formal. Mereka hanya ditunjuk sebagai calon-calon pemimpin pengganti Umar menjelang beliau wafat karena ditusuk oleh Abu Lu’luah Al-Majusi. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa di antara mereka yang akan naik tahta, atas perintah dari Umar. Jadi, jangan dibayangkan sebagai lembaga khusus untuk memutuskan aturan-aturan.

Apakah memang diperlukan unsur seperti Majelis Syuro zaman sekarang?

Tergantung kebutuhannya. Yang harus dilihat esensinya untuk apa. Umpamanya, kalau zaman sekarang DPR ini perlu atau tidak? Seandainya keberadaan DPR dapat mendinamiskan kemajuan negara, baik-baik saja dibentuk.

Tapi kalau justru malah menghambat pembangunan, menyuburkan korupsi, melemahkan kepemimpinan negara, DPR sebetulnya tidak diperlukan. Untuk bermusyawarah presiden bisa saja mengangkat orang-orang yang mumpuni di bidangnya sebagai lembaga konsultasi (majlis syuro), bukan dipilih rakyat karena seringkali rakyat awam tidak tahu siapa yang ahli dalam berbagai urusan.

Soal aspirasi, sebetulnya zaman sekarang rakyat dapat menyampaikan secara langsung kepada penguasa. Sekarang ini zaman internet dan media yang terbuka. Penguasa akan dengan sangat mudah mengetahui apa yang dikehendaki rakyatnya. Bahkan, sekarang ini media lebih mewakili rakyat daripada DPR. Jadi, tidak efektif juga fungsi DPR sebagai wakil rakyat dan penyambung lidah rakyat! Mereka umumnya lebih banyak sebagai menyambung kepentingan partai atau bahkan kepentingan pribadi saja.

Bagaimana seharusnya sistem politik sekarang? Apakah harus mengikuti zaman Umar? Atau tidak ada aturan bakunya?

Menyelenggarakan politik dalam Islam itu alat evaluasinya dua hal. Pertama, apakah negara (politik) dapat menjamin terlaksananya semua ajaran agama atau tidak? Kedua, apakah negara (politik) dapat menyejahterakan dan menyelesaikan urusan-urusan rakyat atau tidak? Dengan sistem apapun yang dikembangkan, asal kedua hal itu terpenuhi, sistem politik dalam diterima oleh Islam.

Mengenai legislatif, eksekutif, dan yudikatif, apakah itu dikenal dalam pandangan islam?

Tugasnya dikenal, tapi pembagiannya sebagai “trias politika” bukan berasal dari tradisi Islam. Yang mengembangkan adalah Montesque. Semua negara pasti akan menjalankan tiga fungsi: membuat aturan, menjalankan aturan, dan menjaga aturan dengan pengadilan. Semuanya adalah tanggung jawab pemimpin negara. Apakah perlu dibagi-bagi atau tidak bergantung kepada situasi dan kebutuhannya.

Bagaimana mengenai system musyawarah zaman khalifah? Dan pemilihan pemimpinnya?

Dalam Islam, musyawarah itu penting. Tetapi, kekuasaan lebih penting daripada musyAwarah dan lebih tinggi nilainya. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan pada penguasa untuk menjalankan kekuasaannya adalah wajib secara ijma’ di kalangan para ulama Islam. Sementara musyawarah hukumnya diperselisihkan.

Ada yang menyebutnya wajib, ada pula yang menyebutnya sunat saja. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan dua kepentingan yang kedua-duanya bertujuan untuk kemaslahatan umat, yaitu “menjalankan kekuasaan tanpa musyawarah” atau “musyawarah dulu”, maka yang harus dijalankan adalah menjalankan kekuasaan dahulu. Sebab, kalau menunggu musyawarah bisa jadi, kemaslahatan umat tidak akan tercapai. Itu sebabnya, dalam perang mengangkat jendral tempur adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Tetapi jendral tidak perlu bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan di lapangan.

Mengenai gubernur, mengapa ia dipilih khalifah? Bisakah ia dpilih hasil syuro penduduk setempat? Bagaimana tanggapannya tentang system zaman sekarang?

Boleh kedua-duanya. Yang terpenting kriteria yang ditetapkan Islam terpenuhi. Kalau dipilih rakyat ternyata lebih buruk dan tidak bisa menjamin lahirnya pemimpin sesuai kriteria, maka lebih baik ditunjuk saja.

Bagaimana mekanisme syuro dan pemilihan ahlul hal wal aqd, dan kaitannya dengan gubernur wilayah, juga masyarakat wilayah tertentu?

Ahlul-Halli wal-‘Aqdi itu ditunjuk oleh khalifah dari kalangan gubernur, wali kota, ulama, menteri, dan jendral. Mereka nanti yang akan merekomndasikan pemimpin setelah khalifah yang bersangkutan berhenti. Mereka juga berfungsi sebagai tempat konsultasi bagi khalifah.

Apa yang bisa diambil hikmahnya dari sistem Negara yang disusun Umar dan juga orang-orang yang mengisi sistemnya?

Umar itu pemimpin yang tegas sehingga dia dapat menciptakan sistem yang kongkrit dan sesuai dengan kebutuhan umat. Dia sangat bersahaja sehingga ia pun menerapkan kebersahajaan itu dalam penyelenggaraan negara. Yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana ajaran agama dapat tegak dan rakyat dapat sejahtera. Karena sikap itulah, ia sangat percaya diri untuk mengembangkan kemuliaan Islam ke berbagai wilayah lain melalui gerakan penaklukan militer. Sulit sekarang menjcari negara model yang dibuat Umar.

Tanggapan tentang sistem politik sekarang (termasuk system pemilihan pemimpin, sistem Negara (Demokrasi), sistem lembaga Negara, dll)?

Jawabannya tentu panjang. Tapi silakan rujuk artikel saya [] (Rl/Alhikmah.co)

Salah satu tulisan rujukan tentang politik masa kini silakan dibaca: Islam dan Demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s