RUU Ormas Bertentangan dengan Cita-cita Reformasi!


Selasa, 26 Juni 2012 , 10:51:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

RMOL. Rencana pemerintah dan DPR membuat RUU Ormas merupakan langkah yang tidak saja kontraproduktif, tetapi juga kontradiktif dengan cita-cita reformasi.

“Argumentasi membuat RUU Ormas ini sangat irasional dan terkesan mengada-ada,” kata Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Mohammad Reza Ansori, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 26/6).

Pemerintah beralasan, RUU Ormas ini lahir karena UU Nomor 8/1985 yang selama ini mengatur tentang ormas sudah tidak lagi representatif dengan dinamika ormas yang ada saat ini. Alasan-alasan yang mendasar dari digagasnya RUU ini adalah tidak adanya spesifikasi aturan yang jelas mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap ormas apabila melanggar aturan, selain pembekuan dan pembubaran.  Selain itu ada tudingan bahwa terdapat beberapa ormas yang selama ini justru menjadi wadah bernaungnya para teroris yang senantiasa menebar ancaman pada NKRI. Pemerintah juga beralasan penerimaan dana ormas dari dalam dan luar negri tidak transparan.

Menurut Reza, pemerintah tidak perlu lagi membuat produk hukum yang akurat untuk mengatur organisasi-organisasi di Indonesia, sebab sudah ada UU Nomor 28/2004 tentang yayasan dan Staatblad tentang perkumpulan. Bila yang menjadi masalah adalah tidak adanya spesifikasi sanksi bagi ormas yang melanggar aturan hukum, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) yang dengan tegas mengatur sanksi dari segala bentuk pelanggaran oleh masyarakat bisa dijadikan pedoman.

“Begitu juga terkait anggapan bahwa Ormas selama ini tidak transparan dalam hal keuangan dan yang lainnya, seharusnya ada rujukan yang pas untuk mengatur hal itu yakni UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan jika memang benar terbukti ada ormas yang menaungi para teroris di Indonesia ada UU Nomor 15/2003 tentang Anti Terorisme yang menjadi aturan rujukan,” jelas Reza.

Karena itu, Reza menilai RUU Ormas ini lebih kental nuansa politiknya dibandingkan argumentasi hukumnya. Keberadaan RUU Ormas juga justru akan menambah rumit berbagai ketentuan hukum yang ada di Indonesia dan tidak menjawab persoalan yang ada.

“Selain itu, RUU Ormas mengarah kepada second tier registration yang sebenarnya tidak perlu dan berpotensi menghadirkan birokrasi yang makin panjang, berbelit, dan berpeluang represif,” demikian Reza. [ysa]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s