Korelasi Dakwah dengan Politik


politik-islam-dan-jahiliyah

Oleh : Asep Sobirin

(Bidang Administrasi PW. Pemuda Persis Jabar;  Bidang Pendidikan & Dakwah PD. Pemuda Persis Kota Cimahi)

Islam dan Politik

Islam adalah agama paripurna, ia mencakup: akidah, ibadah, mu’amalah, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Dengan begitu Islam menolak sekularisme. Dalam hal ketata negaraan, nabi Muhammad Saw sudah mengejawantahkan dalam kehidupan di Madinah, menurut Dr. Jabir Qumaihah, dalam karyanya Beroposisi Menurut Islam (Terj), Konsep tentang Negara untuk pertama kali dibahas dalam pertemuan yang diadakan oleh pemerintah Amerika Serikat di Montefedo pada tanggal 26 Desember 1933. hasil pertemuan itu menyimpulkan bahwa sebuah Negara paling tidak harus memenuhi empat syarat: 1. Adanya batas wilayah yang jelas, 2. Adanya bangsa yang permanen, 3. Adanya pemerintahan, dan 4. Mempunyai hubungan dengan Negara lain.

Andaikata persyaratan tersebut di hubungkan dengan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw di Madinah, maka Madinah saat itu bisa disebut sebagai Negara, karena semua persyaratan itu telah terpenuhi, yaitu: 1. Madinah merupakan suatu wilayah yang jelas penduduknya, 2. Sebagi suatu bangsa, Madinah merupakan jama’ah umat Islam yang terdiri dari masyarakat Anshar dan Muhajirin, 3. Rasulullah Saw adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang bersendikan kaidah-kaidah, seperti musyawarah dan keadilan, 4. Madinah pada saat itu telah mampu menjalin komunikasi dengan pihak luar. Bahkan nabi telah menyusun undang-undang yang mengatur tentang hubungan kemasyarakatan beserta petunjuk pelaksanaannya (Piagam Madinah). Undang-undang tersebut memuat hak dan kewajiban masyarakat-kaum Muhajirin, Anshar dan beberapa kabilah Yahudi -baik dalam keadaan perang maupun damai. Dengan penerapan Undang-undang itu, maka sikap kesukuan yang sempit diganti dengan sikap kebangsaan dalam wadah satu Negara dan satu jama’ah. Dengan demikian bukan berarti menghapus semua nilai-nilai tradisi, bahkan sebagian tradisi tetap terpelihara selama tidak bertentangan dengan Syari’ah dan sejalan dengan perkembangan baru.

Berangkat dari pengertian secara menyeluruh, maka Islam tidak mengenal pemisahan antara kekuasaan politik dan agama, atau di kotomi antara Negara dan agama. Maka seyogyanya umat Islam tidak menganut Snouckisme, istilah ini menurut Yudi latif (Intelegensia Muslim dan Kuasa Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20, hal. 515), merujuk pada nama arsitek kebijakan “asosiasi” dari pemerintah kolonial Belanda, C. Snouck Hurgronje untuk memarginalkan aspirasi-aspirasi politik Islam.

Snouck Hurgronje seorang orientalis Belanda, yang berusaha mempelajari agama Islam dan umat Islam untuk menghancurkan umat Islam yang militan pada zaman kolonial Belanda dulu di Indonesia, kisaran abad ke-19. sehingga ia berpendapat bahwa umat Islam yang paham akan politik harus di serang, sedangkan umat Islam yang tidak berpolitik jangan di ganggu, dan bila perlu di biayai, sehingga pada akhirnya umat Islam dapat dikalahkan.

Islam menaruh perhatian yang besar terhadap masalah-masalah politik, pemerintahan, kepemimpinan, dan umat. Dalam al-Qur’an tidak sedikit membicarakan tentang yang berkaitan dengan politik, diantaranya : QS. Ali-Imran: 104, QS. An Nuur: 55, QS. Al Hajj: 41, QS. Al Baqarah: 178, QS. An Nisa: 58-59. Dalam hadits banyak memuat perkara politik ini, seperti: Imam Bukhari dalam Jami’ush Shahih-nya membuat Kitab Al-Hudud, Kitab Ad-Diyat, Kitab Al Ahkam yang membuat bab-bab tentang Al-Imamah dan Al-Imarah. Begitu pula Imam Muslim, dalam kitab Jami’ush Shahih-nya membuat Kitab Al-Imarah, Kitab Al-Hudud, dan Al-Qasamah wal Muharibin wal Qishash wal Diyat dan kitab sunan yang lainnya.

Begitu banyak kitab yang membahas tentang politik Islam (Siyasah Syar’iyah), baik ulama zaman dahulu maupun zaman sekarang. Di antara kitab yang membahas seputar Siyasah Syar’iyah adalah kitab As-siyasah as-Syar’iyah. Kitab ini ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Mawardi dengan kitabnya al-Ahkam Asulthaniyyah, Ibnul Qayyim menyusun kitab Ath-Thuruq Al-Hukmiyah dan lain sebagainya.

Dakwah dan Politik

Dewasa ini, sebagian umat merasa apatis terhadap politik (parpol) dan politikus, karena setiap saat umat dipertontonkan dengan dagelan yang diperankan oleh politikus, baik itu “perseteruan silent” antara eksekutif dengan legislatif, legislatif dengan yudiaktif, atau sesama eksekutif (wapres dengan menteri, menteri dengan menteri); legislator dengan legislator, baik yang berbeda koalisi maupun yang sesama koalisi, bahkan dalam internal suatu parpol masih ada yang “adu jotos”.

Mereka menampilkan kepada umat bahwa dunia politik penuh dengan intrik, sehingga tidak aneh bila ditengah jalan mereka saling jegal, baik dari kawan seiring maupun dari lawan politik, sehingga seolah-olah umat melihat politik itu kotor. Politik dalam bahasa sunda disebut pulitik, itu adalah singkatan dari nipu nulaleutik (menipu yang kecil/ wong cilik).

Sehingga bila ditawarkan kepada umat, dakwah dihubungkan dengan politik, mereka akan bilang, ibarat air dengan minyak, tak akan bisa menyatu. Seolah-olah dakwah itu suci sedangkan politik itu kotor. Sebenarnya dakwah dan politik itu bisa suci dan kotor, tergantung siapa pengembannya, misalnya dakwah identik dengan peran ulama, menurut Imam al-Ghazali dalam masterpiece-nya Ihya ‘Ulmuddin, ulama terbagi dua, yakni ulama akhirat dan ulama dunia atau ulama su’ (jahat). Jadi dakwah bisa suci bila di emban oleh ulama yang benar (ulama yang berorientasi akhirat), dan dakwah bisa kotor bila di emban oleh ulama su’. Begitupula dengan politik, ada politikus yang bersih dan ada politikus yang jahat, jabatan hanya dijadikan untuk memperkaya diri dan bagaimana mempertahankan status quo dengan menghalalkan segala cara.

Menurut Amien Rais dalam tulisannya di majalah Panji Masyarakat (No. 532, edisi 1 Maret 1987, hlm. 61), beliau mengatakan, bagi seorang Muslim tindakan politik adalah baik bila tindakan tersebut berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan ajaran “rahmatan lil ‘alamien”.

Lebih lanjut mantan Ketua MPR ini menjelaskan bahwa dari tinjauan Islam ada dua jenis politik, yaitu politik kualitas tinggi (high politics) dan politik kualitas rendahan (low politics).

Ada 3 ciri yang harus dimiliki politik berkualitas tinggi atau oleh mereka yang menginginkan terselenggaranya “high politics”.

Pertama, setiap jabatan politik pada hakekatnya berupa amanah (trust) dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanah itu tidak boleh disalah gunakan, misalnya untuk memperkaya diri atau menguntungkan hanya golongan sendiri dan mentelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus dilihat sebagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan memelihara orde atau tertib sosial yang egalitarian.

Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Abu Dzar RA, bahwasanya ia telah berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan tugas kepada saya?’ Sambil menepak pundak saya, beliau bersabda, “Hai Abu Dzar, sesungguhnya kamu ini adalah orang yang lemah, sedangkan tugas yang kamu minta itu merupakan sebuah amanat. Ketahuilah bahwasanya, pada hari kiamat kelak, amanat tersebut merupakan sesuatu yang akan mendatangkan kenistaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengembannya dengan benar serta memenuhi segala kewajiban amanat yang telah dibebankan kepadanya.” (Hr. Muslim)

Kedua, erat dengan tersebut di atas, setiap jabatan politik mengandung dalam dirinya mas’uliyyah atau pertanggungjawaban (accountability). Sebagaimana diajarkan Nabi Saw setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpianannya atau tugas-tugasnya. Kesadaran akan tanggungjawab ini sangat menentukan dalam usaha kita menyelenggarakan politik berkualitas tinggi. Akan tetapi tanggungjawab ini bukan terbatas dihadapan institusi-institusi atau kelembagaan yang bersangkutan, lebih penting lagi adalah tanggungjawab dihadapan Allah, di depan mahkamah yang paling adil besok di akherat.

Mengenai hal tersebut Nabi Muhammad Saw mengingatkan kepada kita perihal tersebut, seperti hadis dari Abdullah ia berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.” (Hr. Bukhari)

Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah (brotherbood), yakni persaudaraan di antara sesama umat manusia.

“High politics” dengan ciri-ciri minimal seperti disebutkan diatas sangat kondusif bagi pelaksanaan amar makruf dan nahyu munkar. Barangkali inilah antara lain yang dimaksud oleh surat al-Hajj ayat 41: “Mereka adalah orang-orang yang bila Kami beri kekuasaan yang teguh di muka bumi niscaya menegakkan sholat dan membayar zakat dan menyuruh (manusia) berbuat kebaikan serta mencegah kejahatan; dan bagi Allah sajalah kembalinya segala macam urusan”.

Adapun ciri-ciri “low politics” menurut mantan Ketua Umum PAN ini adalah politik Machiavellis, dengan konotasi otomatis sebagai politik yang tidak sehat, penuh hipokrasi, kelicikan dan sebagainya. Adapun gagasan-gagasan yang tertuang dalam bukunya The Prince: pertama, Machiavelli mengajarkan bahwa kekerasan (violence), brutalitas dan kekejaman merupakan cara-cara yang seringkali perlu diambil oleh penguasa. Kekuasaan sebagai amanah dan nikmat dari Tuhan yang harus dipergunakan sebaik-baiknya tidak dikenal sama sekali dalam ajaran ini.

Kedua, penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai summum bonum atau kebijakan puncak. Musuh tidak boleh diberi kesempatan untuk bangkit dan kalau perlu diperlakukan sebagai barang, bukan sebagai manusia. Disini konsep ukhuwwah atau persaudaraan di antara umat manusia tidak sedikit pun terlintas dalam benak Machiavelli.

Ketiga, dalam menjalankan kehidupan politik seorang penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas, terutama seperti singa dan sekaligus anjing pemburu. Kebuasan singa akan menakutkan serigala, sementara kecerdikan dan kelicikan anjing pemburu dapat menghindari jebakan-jebakan.

Sebagai contoh “low politics” dalam kancah politik internasional modern saat ini, secara organisatoris contohnya politik ala Zionisme Israel dan secara individual adalah Donald Trump, kandidat Presiden Amerika Serikat, politikus yang rasis dan Islamophobia.

Kendatipun wejangan-wejangan Machiavelli ini ditujukan pada sang pangeran sebagai penguasa, tetapi banyak sekali politisi yang menimba ajaran-ajaran Machiavelli tadi dan mempraktekkannya dalam kehidupan politik. Kiranya gampang dimengerti bahwa politik ala Machiavelli ini juga tidak berbicara sama sekali tentang mas’uliyyah (accountability) manusia dihadapan Allah.

Oleh sebab itu di kalangan umat harus ditumbuhkan kader-kader politik yang tangguh beraqidah dan menguasai persoalan-persoalan politik serta kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya, psikologi dan lain sebagainya, serta diperlukan pengembangan profesionalisme politik di kalangan umat agar muncul kader-kader politik yang berpengetahuan luas, punya integritas dan memahami dengan baik kaitan fungsional antara politik dan dakwah. Bila umat sebagai keseluruhan sudah mampu memainkan high politics, rekontruksi masyarakat Islam insya Allah akan banyak tertolong. Politik di zaman modern menuntut wawasan, dan kecakapan seorang ahli. Nabi Saw sendiri mengajarkan bahwa kita harus menyerahkan masing-masing urusan kepada para ahlinya, jika kita tidak ingin melihat kehancuran. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis berikut:

Dari Abu Hurairah radhilayyahu’anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Bahkan jauh-jauh hari Rasulullah Saw mengkader para sahabat, baik dalam aqidah maupun dalam kepemimpinan politik. Dalam tarikh, banyak para sahabat yang merupakan sosok pemimpin panutan umat. Hingga ketika wafat Rasulullah saw, tidak sepi kader; umat tidak bingung mencari pemimpin, sebab para sahabat sudah mendapat gemblengan dari Rasulullah saw.

Dari Ali ra berkata, Rasulullah saw ditanya: Siapakah yang akan Anda angkat sebagai pemimpin sesudah Anda? Beliau menjawab : Jika kalian memilih Abu Bakar, kalian akan mendapatkan ia sebagai orang yang jujur, zuhud, semangat dalam beribadah. Jika kalian memilih Umar, kalian akan mendapatkan ia sebagai orang yang kuat, jujur, tidak takut dalam memperjuangkan agama Allah dari celaan orang yang mencela. Jika kalian memilih Ali, dan aku melihat kalian tidak akan melakukannya, kalian akan mendapatkan ia orang yang mendapat petunjuk yang akan menuntun kalian ke jalan yang lurus. (HR. Ahmad)

Dalam hadits diatas bagaimana Rasulullah saw menggambarkan para sahabat yang sudah tahan uji mampu untuk memimpin umat, seperti : Abu Bakar, sosok beliau pada saat ini sangat diperlukan, dimana para politisi bukannya menampilkan kejujuran dan zuhud, namun sifat korup, glamour dan hedonistik yang dikedepankan.

Sosok Umar bin Khattab pun tak kalah dari perhatian Rasulullah saw, sebagai salah satu kandidat pemimpin terbaik, beliau bersabda:kalian akan mendapatkan ia sebagai orang yang kuat, jujur, tidak takut dalam memperjuangkan agama Allah dari celaan orang yang mencela”. Karakter Umar tersebut sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi dienullah dari serangan musuh-musuh Islam, dimana saat ini penistaan terhadap agama Islam begitu marak dan terang-terangan dari mulai penyerangan terhadap “simbol” Islam sampai kepada syari’at Islam, yang dilakukan musuh Islam, dari gerakan sempalan sampai kaum kafir.

Selanjutnya Rasulullah saw bersabda: Jika kalian memilih Ali, dan aku melihat kalian tidak akan melakukannya, kalian akan mendapatkan ia orang yang mendapat petunjuk yang akan menuntun kalian ke jalan yang lurus. Sebagai politisi unggulan pada zamannya, Ali merupakan kader terbaik, sehingga tidak aneh bila Rasulullah saw bersabda demikian. Sebagai sahabat yang dikader Rasulullah saw sejak remaja, menjadikan Ali sebagai kandidat pemimpin panutan umat yang sudah teruji.

Selain ketiga sahabat tersebut, masih banyak kader-kader dan kandidat pemimpin umat yang terbaik dikalangan para sahabat. Maka karakter para sahabat tersebut, merupakan hasil kerja keras Rasulullah saw dalam mendidik mereka. Dalam sirah kita mengenal pendidikan ala Rasulullah saw, sebagaimana diungkapkan Dedeng Rosyidin dalam karyanya Konsep Pendidikan Formal Islam (2009: 31) di Mekkah Rasulullah saw mencetak kader pemimpin tersebut di dua tempat, yaitu: rumah Arqam ibn Arqam dan kuttab, di Madinah Rasul menggembleng para sahabat dengan masjid sebagai basis pendidikan, sehingga muncul “madrasah” Ashabus Suffah. Dengan demikian, untuk menghasilkan pemimpin panutan umat, maka sejak dini ulama mulai mencetak calon-calon pemimpin melalui pendidikan karakter ala Nabi.