PANCASILA, WHAT’S WRONG ?


Oleh : Shiddiq Amien

teks-pancasila1Tumbangnya rezim Orde Baru yang otoriter dan korup telah diikuti dengan perkembangan kuatnya keengganan bahkan cenderung tabu menyebut-nyebut Pancasila, baik dalam percakapan keseharian maupun pidato-pidato resmi, di kalangan pejabat apalagi rakyat.   Semangat reformasi telah mendorong banyak pemerintah daerah  menetapkan perda anti maksiat bernuansa syari’at Islam. Beberapa ormas dan LSM dengan laskarnya juga berupaya melakukan nahi munkar dengan mendatangi dan mengaobrak abrik tempat-tempat maksiat. Keprihatinan atas dagradasi moral bangsa juga telah mendorong DPR menggulirkan RUU APP. Perkembangan tersebut ternyata telah menimbulkan kegalauan dan kecemasan sementara pihak. Salah satunya adalah mereka yang menamakan dirinya Perhimpunan Pendidikan Demokrasi yang menggelar simposium  nasional bertema “ Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas“  bertempat di FISIP UI Depok tanggal 30-31 Mei 2006 . Hadir di sana antara lain: Dawam Raharjo, Masdar F Mas’udi, Goenawan Muhammad, Jacob Oetomo, dan Rahman Tolleng. Simposium tersebut mengeluarkan “Maklumat Keindonesiaan“.  Maklumat yang dibacakan Todung Mulya Lubis itu menegaskan bahwa Pancasila bukan agama dan tak satu agamapun berhak memonopoli kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila. Maklumat itu juga menegaskan keluhuran sosialisme dan keberhasilan material yang diraih kapitalisme.

Sebuah maklumat yang sangat aneh. Pancasila memang bukan agama, tapi bukan berarti anti agama. Dengan nilai dan visi Ketuhanan Yang Maha Esa jelas arah Indonesia bukanlah negara sekuler, juga bukan negara sosialis-komunis dan bukan juga negara kapitalis liberal.  Di satu sisi dinyatakan tak satu agama-pun boleh mendominasi kehidupan yang dibangun berdasar Pancasila, sementara sosialisme yang dibangun berdasarkan ideologi meterialisme dan anti agama, serta Kapitalisme yang dibangun  berdasar Sekulerisme yang bertentangan dengan agama, dan nyata-nyata telah melahirkan ketidak adilan global serta bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, malah dipuja-puja dan diagungkan. Sangat aneh  agama-khususnya Islam- mau disingkirkan dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan. Bukankah dalam sistem demokrasi yang mereka agungkan dinyatakan vox populi vox dei. Jika rakyat mayoritas menginginkan kehidupan mereka diatur dengan syariat, kenapa harus ditolak? Kalau kepicikan seperti ini terus dipraktikan jangan kaget jika umat Islam menilai bahwa demokrasi itu hanyalah sebuah jargon kaum kapitalis sekuler untuk mempertahankan hegemoninya. Hak umat Islam untuk menjalankan syari’at agamanya selalu dibenturkan dengan Pancasila dan UUD l945. Karenanya tidak aneh jika hubungan antara agama dengan negara tidak pernah solid, karena pihak-pihak yang konsisten menolak Islam selalu membenturkan keduanya.  Tidak ada satu pasalpun dalam UUD l945 yang menolak agama dijadikan sebagai sumber hukum, bahkan banyak pakar hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. Penegasan bahwa Pancasila bukan agama dan  tidak boleh ada agama yang memonopoli kebenaran, jelas merupakan upaya menistakan agama.

Partai Damai Sejahtera (PDS) nampak tidak bisa tidur pulas sebelum peraturan daerah yang substansinya untuk menegakkan moralitas bangsa yang katanya sudah ditetapkan oleh 22 pemerintah kota dan kabupaten diberangus, dengan dalih perda-perda itu bernuansa syariat Islam dan dinilai bertentangan  dengan konsensus nasional : Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bineka Tunggal Ika.  Mereka menggalang anggota lintas fraksi. Petisi yang ditanda tangani 56 anggota DPR, mayoritas dari fraksi PDS dan PDIP, serta beberapa anggota Fraksi Golkar dan PKB meminta pimpinan DPR untuk menyurati Presiden agar mencabut perda-perda tersebut.

Azyumardi Azra, Rektor UIN Jakarta dalam tulisannya di kolom Rasonansi (Republika 9/6-06) juga mengungkapkan kegalauan yang sama, sekaligus juga menyambut baik diangkatnya Pancasila sebagai wacana Publik kembali. Ia menyebut Pancasila sebagai landasan bersama (common platform) sebagai “kalimatin sawa“ . Ia mengungkapkan bahwa Revitalisasi Pancasila mendesak dilakukan. Sejak reformasi faktor pemersatu bangsa telah mengalami kemerosotan. Pemerintah pusat semakin berkurang otoritasnya, sentralisme diganti dengan desentralisme dan otonomisasi daerah. Kondisi tersebut dinilai telah membangkitkan sentimen provinsialisme dan etnisitas yang cenderung mengabaikan kepentingan dan integritas nasional.  Penghapusan kewajiban azas tunggal Pancasila yang diberlakukan sejak 1985, yang diikuti liberalisasi politik dengan sistem multi partai telah melahirkan banyak ekses. Liberalisasi politik berbarengan dengan kegagalan negara menegakkan hukum, telah memberi momentum bagi menguatnya religious-based ideologies yang cenderung divisif (terkotak-kotak), karena adanya berbagai aliran pemikiran, mazhab di dalam agama.  Ia menilai bahwa landasan agama tidak mampu mengatasi perbedaan dan perpecahan. Ia menilai bahwa selama 61 tahun Pancasila telah mampu mengayomi anak-anak bangsa yang begitu majemuk ; Viabilitas (daya tahan)  Pancasila telah teruji sebagai kerangka dasar bersama negara-bangsa Indonesia. Dia juga menganjurkan dilakukan penilaian kembali (reassessment) tentang penafsiran dan pemahaman Pancasila.

Dari ungkapan di atas nampak romantisme yang bersangkutan  dengan masa lalu, masa sentralisme, masa represif,  masa diundangkanya kewajiban azas tunggal Pancasila bagi ormas dan Parpol. Masa UUD 45 telah menjadi semacam kitab suci yang tidak boleh dirubah. Banyaknya partai yang berlandaskan agama telah membuatnya ragu terhadap agama akan mampu mengatasi perpecahan. Ia begitu kawatir dengan menguatnya kecenderungan masyarakat muslim untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan publik. Ia begitu yakin akan viabilitas Pancasila. Banyak kalangan yang menyangsikan romantsime dan argumen yang dikemukakan Azyumardi Azra tersebut dan menggugatnya  dengan pertanyaan:  Bukankah belum hilang dari ingatan,  selama 61 tahun  Orde Lama dan Orde Baru berkuasa, dengan indoktrinasi Pancasila yang begitu massif, telah melahirkan dua rezim yang otoriter dan korup, serta keduanya berakhir tragis? Bukankah kemajuan ekonomi yang dibanggakan, hanyalah kemajuan semu yang dibangun di atas utang luar negeri yang dahsyat? Bukankah stabilitas politik yang dipuji-puji, juga semu yang dibangun dengan pendekatan keamanan yang sangat represif, siapa yang bersebrangan dengan keinginan sang rezim dicap sebagai kontra revolusi atau subversif, kemudian dipenjara tanpa proses pengadilan? dst.

Tanggal 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Syafi’i Ma’arif mantan Ketua PP Muhamadiyyah kepada sebuah setasiun TV, Mei 2006,  dalam acara memperingati sewindu reformasi (Swaramuslim.net 11/5-1427H)  menyatakan bahwa Pancasila merupakan karya brilian Bung Karno yang digali dari nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat Nusantara. Berbeda dengan Syafi’i Ma’arif, Abdullah Patani dalam buku “Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila“  malah mempertanyakan kesahihan pendapat yang menyebut bahwa Pancasila  digali dari nilai-nilai lokal. Salah satunya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukankah hanya Islam yang bertuhan Maha Esa? Selebihnya bersifat politheis.  Bukankah sebelum Islam datang, masyarakat di Nusantara menganut Animisme, Dinamisme, Totemisme dan Hindu. Yang satupun tidak ada yang bertuhan Esa? Menurut Abdullah Patani sila-sila dalam Pancasila ternyata memiliki kesamaan atau kemiripan dengan azas Zinonisme dan Freemasonry, seperti : Monotheisme (Ketuhanan Yang Maha Esa), Nasionalisme (Kebangsaan), Humanisme (Kemanusiaan), Demokrasi (Musyawarah) dan Sosialisme (Keadilan Sosial). Kesamaan atau kemiripan tersebut dinilainya bukan terjadi secara kebetulan, tapi merupakan  hasil proses yang panjang dan sistematis. Para tokoh penggagas Pancasila (Soekarno, Soepomo dan Moh. Yamin) sudah sejak lama menyerap nilai-nilai zionisme dan freemasonry.

Presiden SBY dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2006 di hadapan tiga ribuan hadirin, bertempat di Planery Hall Balai Sidang Jakarta Convention Centre  mengatakan: “Sebenarnya sudah usai debat ini. Para  pendiri Republik sudah mencarikan solusi yang tepat. Marilah kita jadikan Indonesia ladang yang teduh bagi bertemunya anak bangsa yang penuh dengan perbedaan, untuk kita bangun konsensus, melangkah bersama dalam kehidupan yang harmonis dan penuh toleransi. “ Jika demikian haruskah kita berhenti berdebat tentang Pancasila seperti diminta Presiden ? Wallahu’alam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s