MEMBINCANG KEMBALI ISLAM DAN TANTANGAN DEMOKRASI MODERN


 Oleh :Tiar Anwar Bachtiar

Tiar Anwar BachtiarSelama ini diskusi mengenai Islam dan demokrasi umumnya berkisar pada masalah-masalah apakah demokrasi sesuai dengan Islam atau tidak. Diskusi ini menggiring opini menuju pada penentuan hukum boleh tidaknya demokrasi diamalkan oleh umat Islam. Jika boleh berarti ada kesepadanan atau minimal ada irisan yang bisa diterima antara demokrasi dengan Islam. Jika tidak, berarti dmokrasi dianggap sesuatu yang sama sekali tidak ekuivalen dengan Islam.

Pada diskusi tentang hukum mengenai demokrasi dari sudut pandang Islam setidaknya ada tiga pendapat. Pertama, pendapat kalangan liberal yang cenderung pada pemikiran sekuler. Pendapat ini secara gebyah-uyah menyatakan demokrasi sesuai dengan ajaran Islam mi’ah bil mi’ah. Kedua, pendapat yang secara tegas menolak demokrasi. Demokrasi tidak sesuai sama sekali dengan Islam. Ajarannya kufur dan bathil karena meletakkan kedaulatan Allah Swt. di bawah kedaulatan manusia yang bisa menentukan apa saja melalui mekanisme demokrasi, termasuk mengoreksi ketentuan dari Allah Swt.

Ketiga, pendapat yang menganggap demokrasi tidak sepenuhnya sesuai dengan Islam dan tidak pula sepenuhnya bertentangan. Ada aspek-aspek tertentu dalam demokrasi yang memang tidak bisa diterima dalam Islam. Misalnya soal falsafahnya yang menganggap manusia sebagai pemilik kedaulatan tertinggi sehingga segala persoalan dapat diputus melalui kesepakatan antar-manusia. Pada aspek ini jelas demokrasi bertentangan dengan prinsip aqidah Islam yang menyerahkan sepenuhnya segala kedaulatan pada Allah Swt. Bila Allah Swt. sudah menetapkan sesuatu maka kewajiban hamba-hambanya hanyalah sami’nâ wa atha’nâ.  Akan tetapi, pada teknis pelaksanaannya dalam pengambilan keputusan di luar itu, demokrasi sesungguhnya ada kesesuaiannya dengan Islam. Islam mengajarkan praktik yang hampir mirip, yaitu syûrâ (musyawarah). Musyarah sekalipun tidak sepenuhnya mirip demokrasi, sama-sama menghormati pendapat manusia banyak dalam menetapkan keputusan. Hanya saja, perkara-perkara yang sudah terang diatur Allah tidak dapat diubah melalui musyawarah. Oleh sebab itu, pendapat terakhir ini berkesimpulan bahwa demokrasi boleh digunakan sepanjang bukan untuk mengubah sesuatu yang sudah menjadi hak prerogatif Allah Swt.

Wacana di atas tentu saja hanya berkembang di negara-negara Islam yang selalu ingin mencari kebenaran melalui kerangka pikir agamanya. Sayang walaupun berkembang pemikiran yang kontra sama sekali terhadap demokrasi, namun pada umumnya hampir seluruh negara Islam selepas kolonialisme Eropa menerima demokrasi sebagai mekanisme politik yang mereka jalankan. Alhasil, walaupun ada yang tidak setuju dengan demokrasi, tetap sistem ini mau tidak mau menjadi alternatif yang paling banyak dipilih. Hanya beberapa negara Islam, terutama di negara-negara pecahan Arab yang tidak menggunakan system ini. Itupun dalam hal-hal tertentu seperti penyelenggaraan parlemen hasil pilihan rakyat tetap dijalankan, sekalipun penguasanya adalah “raja” yang dinobatkan tanpa melalui mekanisme demokrasi.

Sebetulnya, untuk mendiskusikan kembali hubungan Islam dan demokrasi setelah puluhan tahun dijalankan oleh negara-negara Islam tidak cukup hanya berhenti pada analisis hukum yang hanya bicara boleh dan tidaknya demokrasi dijalankan secara normative, sekalipun masalah ini tetap penting dan mendasar untuk diperbincangkan. Analisis lain yang juga harus diberikan adalah dari sisi aspek kemaslahatan umat setelah berbagai model demokrasi di negara-negara Islam dijalankan. Dalam hal ini, bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, melainkan mashâlih syar’iyyah ‘âmmah yang di dalamnya mempertimbangkan aspek agama (dîn) dan kesejahteraan (keterjagaan nyawa, akal, harta, dan reproduksi). Apakah selama ini, saat demokrasi menjadi pilihan negara-negara Islam mashâlih syar’iyyah dapat diwujudkan? Apabila persoalan ini menjadi pertimbangan, maka analisis hukum bergeser dari fiqih tekstual yang hanya mempertimbangkan aspek legal-formal ke fiqih mashâlih yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum untuk kemaslahatan umum seperti yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syathibi. Dengan demikian, analisis atas demokrasi menjadi lebih lengkap sesuai dengan kerangka piker politik dalam Islam. Tulisan ini akan mengupas mengenai idelaisme politik Islam terlebih dahulu sebagai kerangka, kemudian analisis akan dilanjutkan dengan melihat praktik demokrasi di negara-negara Islam. Setelah itu, mudah-mudahan dapat dirumuskan mengenai bagaimana kita menghadapi sistem demokrasi yang tengah dijalankan oleh kita saat ini.

Islam dan Idealisme Politik

Politik adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, sekalipun bukan satu-satunya yang paling utama. Masih banyak bidang lain dalam kehidupan manusia yang juga tidak kalah penting dibandingkan dengan politik. Akan tetapi karena dalam praktiknya selalu penuh dengan intrik dan melibatkan orang banyak secara kolosal, politik menjadi terlihat lebih menarik dan hingar bingar sehingga seolah-olah politik merupakan segala-galanya dalam kehidupan manusia.

Hal seperti itu wajar terjadi mengingat politik dalam kenyataan yang kita saksikan berkait erat dengan kekuasaan. Para ahli bahkan menyebutnya sebagai suatu fenomena a constrained use of social power (penggunaan kekuasaan sosial secara paksa)[1]. Sementara kekuasaan itu sendiri ada di mana-mana, bahkan dalam diri setiap orang. Ketika kekuasaan itu dipertemukan dengan kekuasaan lain, maka terjadilah saling desak kekuasaan hingga terjadi negosiasi dan kesepakatan siapa yang boleh menggunakan kekuasaannya—secara paksa—dan siapa yang harus menerima dikuasai orang lain. Oleh sebab itu, tidak heran apabila politik selalu akan ramai diperbincangkan. Itu pula yang menyebabkan para pakar banyak yang menyebut bahwa inti dari kegiatan politik adalah soal kekuasaan.

Kalau ditanyakan tujuan apa yang ingin dicapai dengan berpolitik di dalam Islam, jawaban normatif yang disepakati hampir semua ulama segera dapat kita tulis. Tujuan tersebut adalah: pertama, ingin menegakkan Islam (himâyah al-dîn) dan kedua, mewujudkan kesejahteraan umat (ri’âsah syu’ûn al-ummah).[2] Tujuan politik dalam Islam sama sekali tidak memberi ruang bagi pragmatisme pribadi dan kelompok. Politik digunakan bukan untuk menumpuk keuntungan pribadi; juga bukan untuk menegakkan kepentingan kelompok (‘ashabiyyah). Hanya dua yang boleh mendapatkan manfaat dari kegiatan politik, yaitu “agama” dan “rakyat”.

Oleh sebab tujuan politik yang begitu mulia, Imam Ghazali menyebutnya para pemegang kekuasaan ini sebagai orang yang mendapat nikmat yang besar. Tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. melebihi kenikmatan memegang kekuasaan. Dengan kekuasaan politik yang dipegang, seseorang dapat menjadi orang yang diutamakan oleh Allah Swt. untuk masuk surga. Di mata Allah, para penguasa memiliki derajat yang mulia dan lebih dicintai. Dikatakan oleh Rasulullah Swt., “Adilnya seorang raja dalam sehari lebih dicintai oleh Allah Swt. daripada ibadah tujuh puluh tahun.”[3]

Tentu saja nikmat yang besar bagi para pemegang kekuasaan itu sepanjang ia dapat berlaku adil. Pemimpin yang zhalim, justru ia akan berubah menjadi musuh Allah Swt., bukan lagi kekasih-Nya. Musuh-musuh Allah Swt. adalah mereka yang tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan-Nya. Penguasa yang tidak mensyukuri nikmatnya adalah penguasa yang zhalim dan korup. Bagi mereka Allah menyediakan siksa yang amat berat. “Tidak ada seorang hamba pun yang diamanahi untuk memimpin rakyat oleh Allah, lalu ia mati dan pada saat mati ia berkhianat pada rakyatnya, kecuali Allah Swt. mengharamkan surga baginya,” demikian sabda Rasulullah Swt. (HR Muslim; bab Fadhîlah Al-Imâm Al-‘Âdil wa ‘Uqûbatuhu).

Ini menunjukkan bahwa wilayah politik adalah wilayah yang kedudukannya bisa sangat mulia. Politik di dalam Islam menempati posisi yang penting, asal politik dipergunakan sesuai track-nya, yaitu untuk menjaga tegaknya agama dan menyejahterakan rakyat. Betapa tidak mulia. Para politisi ini akan bekerja bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kepentingan orang lain; dan terutama untuk kepentingan agama Allah Swt. Betapa mulianya orang yang memegang pekerjaan ini. Oleh sebab itu, politisi yang tidak bekerja sesuai dengan akadnya sebagai politisi, dia dinamakan “pengkhianat”. Dia mengkhianati amanah Allah Swt. dan amanah rakyat sekaligus. Dosanya pun tidak kepalang tanggung, sama seperti pahalanya.

Pentingnya posisi politik bahkan diletakkan hanya satu garis di bawah kerasulan. Ketaatan kepada pemagang posisi politik tertinggi (ulil-amri) harus diberikan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya (QS Al-Nisâ’ [4]: 59). Sekalipun ketaatan ini bersyarat, yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan ketaatan pada Allah dan rasul-Nya, namun pernyataan secara khusus tentang posisi ulil-amri ini menyatakan bahwa politik adalah sesuatu yang amat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu pula, memisahkan Islam—sebagai agama—dengan politik adalah perbuatan sia-sia. Selain amat mustahil, juga tidak sesuai dengan karakter ajaran Islam yang syâmil-mutakâmil.

Selain memuji sebagai pekerjaan yang sangat penting, Islam juga mengingatkan bahwa memegang posisi politik adalah memegang posisi yang penuh fitnah. Dalam sebuah hadis yang tercantum dalam Sunan Al-Nasâ’i bab Ittibâ’ Al-Shaid dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. pernah mengatakan, “Siapa yang tinggal di hutan dia akan kering (dari informasi; kurang pergaulan); siapa yang mengikuti binatang buruan, dia akan lalai; dan siapa yang mengikuti (dekat-dekat) penguasa, dia akan terkena fitnah.” Al-Suyûthi menyebut bahwa yang dimaksud “terkena fitnah” dalam hadis tersebut adalah “hilangnya agama” atau “dikhawatirkan sudah tidak lagi memperhatikan agamanya, karena ingin mendapatkan keridhoan penguasa.”[4]

Berdekat-dekatan dengan penguasa saja dapat menimbulkan fitnah yang besar, yaitu hilangnya agama, apalagi menjadi penguasa. Menjadi penguasa secara psikologis memang membuat orang cenderung merasa dirinya paling segalanya sehingga tidak sedikit yang lupa daratan. Ini terlihat saat yang bersangkutan kehilangan posisi dan kedudukannya. Tidak sedikit yang mengidap penyakit kejiwaan yang sering disebut post power-syndrom. Oleh sebab itu, tanpa bekal keimanan, keilmuan, dan mental baja, banyak orang yang terjerumus dalam kubangan dunia politik. Mereka terjerumus dalam lumpur dosa akibat mengkhianati amanah yang dipikulnya. Kesempatan untuk berkhianat pada amanah sangat terbuka lebar bagi mereka yang memegang kekuasaan. Tidak salah pula dalam konteks ini apabila politik dikatakan sebagai suatu medan yang high risk high value.

Dari sini dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa Islam tidak menempatkan politik sebagai sesuatu yang tidak perlu didekatkan dengan agama. Justru dalam pandangan Islam, politik harus didasarkan pada agama. Agama harus menjadi landasan pertama dan utama dalam politik. Sekali politik dijauhkan dari agama, maka pada saat itulah politik akan menjadi lading perebutan kekuasaan yang sangat barbarian. Satu sama lain akan saling membunuh untuk mendapatkan kekuasaan. Seandainya pun ada mekanisme-mekanisme lahiriah seperti yang diciptakan dalam demokrasi modern, tanpa landasan agama mekanisme-mekanisme apapun tetap akan dikapitalisasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan tetap akan menjadi lahan untuk saling menghancurkan satu sama lain, bukan untuk menegakkan niat dan cita-cita politik sesungguhnya.

Hal lain yang menarik dari pandangan Islam tentang politik ini adalah bahwa penekanan utama masalah politik ada pada penguasa dan kekuasaannya itu. Sementara mengenai urusan teknis dalam politik seperti sistem pemilihan, pembuatan struktur kekuasaan dan birokrasi pemerintahan serta persoalan-persoalan teknis lainnya tidak diatur secara rigid. Para yuris Muslim diberi keleluasaan untuk berijtihad didasarkan pada prinsip-prinsip umum ajaran dan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa wilayah politik praktis memiliki keluasan ruang kreatif bagi umat Islam sehingga dimungkinkan dapat terus berinovasi mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

Sekalipun Islam memberikan keleluasaan dalam berijtihad menentukan hal-hal teknis dalam berpolitik praktis, namun tentu hal-hal prinsip dalam Islam tidak boleh berlaku dalam politik Islam. Misalnya bahwa politik Islam harus dilandaskan pada prinsip tauhid yang meletakkan supremasi pengaturan kehidupan kepada Allah Swt., termasuk kehidupan politik. Hak prepogatif tidak diberikan pada “kebebasan manusia” sebagaimana filsafat politik yang berlaku saat ini, melainkan kepada ketundukan manusia pada Allah Swt. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap hak-hak individu sebagaimana dikenal dalam ketentuan hak asasi manusia yang menjadi prinsip umum sistem politik demokrasi harus diletakkan setelah pengakuan terlebih dahulu atas hak-hak Allah Swt. atas hambanya. Prinsip ini berimplikasi pada kesadaran untuk mendahulukan wahyu dalam mengatur persoalan politik daripada keinginan dan akal manusia. Bila suatu hal diperintahkan atau dilarang secara qoth’i oleh wahyu, maka itulah yang didahulukan sekalipun bertentangan dengan keinginan dan kesenangan manusia.

Politik yang bertauhid juga sudah pasti tidak akan bersetuju dengan sekularisme dalam berpolitik. Sekularisme menghendaki politik steril sama sekali dari intervensi agama. Politik harus murni sebagai hasil negosiasi antar-manusia dan menghasilkan kebijakan-kebijakan politik yang disepakati para pendukungnya. Kalaupun agama menjadi bagian dari urusan manusia, maka “agama”-lah yang diurus oleh politik dan bukan sebaliknya. Agama yang dimaksud bukan agama sebagai ajaran, melainkan agama sebagai kepentingan manusia sehingga harus diatur oleh politik. Dalam hal ini agama menjadi objek, bukan subjek dalam politik. Sekularisme dalam politik adalah bentuk lain dari syirik modern yang dipraktikkan dalam berpolitik. Politik Islam pasti akan menghindari sejauh-jauhnya perilaku semacam ini.

Sebagaimana tujuan utama yang telah dijelaskan di atas, politik Islam pun harus menjadi kekuatan yang dapat menegakkan dan melindungi syariat-syariat Allah Swt. dalam berbagai aspek. Tidak boleh ada usaha-usaha manusia yang dibiarkan menolak, merusak, dan menghancurkan syari’at Allah Swt. ini. Kekuatan politik Islam adalah kekuatan politik yang harus menjalankan fungsi amar ma’rûf dan nahyi munkar. Tentu saja fungsi itu dasarnya adalah ketentuan ma’rûf dan munkar yang berlaku dalam ajaran Islam. Walhasil, politik Islam adalah anasir pelindung utama tegaknya ajaran-ajaran Islam.

Demokrasi dan Kepentingan Umat Beragama

Untuk menemukan data yang lebih akurat dan detail tentang aspek maslahat-madharat setelah demokrasi diterapkan di berbagai negara Islam tentu tidak dapat dijelaskan dalam tulisan singkat ini. Tulisan ini hanya akan mengulas data-data awam yang terbaca melalui media mengenai hubungan kesejahteraan dan demokrasi. Namun, sebelum ke sana, analisis terlebih dahulu harus dikerangkai dengan teori kesejahteraan yang dimaksud dalam idealisme politik Islam.

Ada dua kerangka penting tentang kesejahteraan dalam Islam yang seharusnya diwujudkan oleh politik. Pertama, persoalan “agama” (dîn) Islam. Masalah ini penting karena kemaslahatan pertama dalam syari’at adalah terjaganya agama dari kehancuran (hifzh al-dîn). Oleh sebab itu, dalam Islam salah satu tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan adalah hirâsah al-dîn (memelihara agama) agar tetap bisa diamalkan seutuhnya. Kedua, yang harus menjadi perhatian berikutnya adalah masalah kesejahteraan yang dalam mashâlih syar’iyyah terdiri atas pemeliharaan “jiwa”, “akal”, “keturunan”, dan “harta”. Berdasarkan kedua kerangka di atas kita dapat memahami bahwa kemaslahatan umat yang dimaksud mencakup dua hal di atas, bukan hanya sekadar kemaslahatan material semata.

Mengenai agama, pengamatan sementara di berbagai belahan dunia yang mempraktikkan demokrasi memperlihatkan bahwa posisi agama dalam demokrasi tidak selalu diuntungkan; bahkan lebih sering dipojokkan. Doktrin yang dipegang dalam menjalankan demokrasi terhadap agama adalah “pluralisme”. Doktrin ini berakar pada deklarasi Hak Asasi Manusia (Human Right) yang dianggap sebagai pilar dasar dalam menegakkan demokrasi. Berdasarkan HAM, salah satu yang harus dijamin adalah berkepercayaan dan berkeyakinan. Oleh sebab itu, demokrasi harus menjadi penjamin semua warga negara bebas memiliki kepercayaan dan keyakinan, termasuk keyakinan untuk tidak beragama sekalipun.

Berdasarkan doktrin tersebut kelihatannya “beragama” menjadi sesuatu yang akan terjamin dalam sistem demokrasi. Padahal sebenarnya dengan ketentuan seperti itu, agama malah terpasung. Mengapa demikian? Dalam rumusan Hak Asasi Manusia agama yang dimaksud adalah agama berdasarkan definisi sekuler, yaitu penghayatan spiritual manusia dan ekspresi ritualnya. Agama dalam definisi ini adalah agama yang ada dalam jiwa individual setiap orang yang sifatnya sangat pribadi (privat). Karena sifatnya pribadi, maka agama seperti itu hanya berurusan dengan individu yang bersangkutan, tidak bersangkutan dengan urusan-urusan publik. Bahasa Inggris untuk agama dalam istilah itu adalah religion yang seakar dengan kata religious. Oleh karena tidak berurusan dengan masalah publik, maka agama dapat saja dilokalisasi sebagai “kebebasan asasi” individual yang setiap orang boleh mengekspresikannya dalam bentuk apapun, sepanjang sifatnya individual.

Aturan tidak tertulis semacam ini yang selalu menjadi “ayat suci” setiap negara yang mempraktikkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) menjadi problematik ketika berhadapan dengan agama-agama yang sifatnya privat dan public sekaligus seperti Islam. Definisi dîn (agama) dalam Islam tidak hanya berkait dengan perkara-perkara yang privat. Bagian dari ekspresi agama yang privat ini dalam Islam disebut sebagai ‘ibâdah mahdhah. Namun, disamping ada yang mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah Swt. seperti shalat, shaum, haji, berdo’a, dan semisalnya, ekspresi dîn dalam Islam pun mencakup pula perkara-perkara yang publik seperti aturan mu‘âmalah (pergaulan antar-manusia) yang dapat saja di dalamnya mencakup perkara-perkara sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Dalam istilah Islam disebut sebagai ibadah ghair mahdhah. Baik yang mahdhah maupun yang ghair mahdhah keduanya merupakan ekspresi beragama dalam Islam. Padahal, yang mahdhah sifatnya privat, sedangkan yang ghair mahdhah sifatnya public.

Seandainya HAM dan demokrasi benar-benar konsisten menjamin keberagamaan setiap individu, maka seharusnya ekspresi keberagamaan apapun dapat dijamin oleh negara. Kalau Islam mengekspresikannya secara sekaligus antara yang privat dan public, maka demokrasi dan HAM seharusnya menjamin hal itu. Akan tetapi, kenyataan di lapangan selalu berkata lain. Menyangkut perkara-perkara yang privat bisa saja ekspresi beragama umat Islam dilindungi. Akan tetapi, menyangkut hal yang sifatnya public seringkali malah mendapat tentangan yang sangat keras dari penguasa demokrasi. Kita ambil contoh dalam praktik demokrasi di Indonesia yang mayoritas Muslim.

Ekspresi keberagamaan ghair mahdhah Islam ada banyak aspeknya. Di antaranya adalah aspek hukum. Dalam masalah hukum, Islam termasuk yang telah sampai pada puncak kesempurnaan perumusannya. Perumusan hukum ini seringkali secara sempit disebut sebagai fiqih atau syari’ah. Syari’ah atau fiqih—dalam hal ini kita anggap pengertiannya sama—adalah merupakan wujud ekspresi keimanan seorang Muslim terhadap Allah Swt. yang diyakini telah menurunkan wahyu-Nya berupa Al-Quran dan Sunnah nabi-Nya. Al-Quran dan Sunnah itu ketika diterima, dipahami, dan dipraktikkan ternyata memiliki dimensi hukum yang sangat melekat sehingga aturan hukum di dalam Islam tidak boleh lepas sedikit pun dari Al-Quran dan Sunnah sebagai dasarnya. Walaupun nantinya ada ijtihad atau hukum turunan yang tidak secara langsung disebut dalam kedua sumber tersebut, penetapan hukum tetap harus berada di bawah naungan kedua sumber pokoknya. Oleh sebab itu, hukum apapun yang lahir dari umat Islam, tetap akan menjadi bagian dari fiqih yang merupakan ekspresi keberagamaan umat Islam dalam hal penetapan hukum.

Kalau demokrasi dan hak asasi manusia konsisten diterapkan seharusnya tidak perlu banyak penentangan apa yang diyakini umat Islam sebagai bagian dari agamanya dipraktekkan di negara yang mengklaim berdemokrasi dan menjunjung tinggi HAM seperti di Indonesia. Akan tetapi, apa kenyataannya? Sampai hari ini atas nama demokrasi, justru umat Islam tidak pernah dapat secara bebas mempraktikkan keyakinannya dari sisi hukum ini secara paripurna. Syariat yang boleh dipraktikkan umat Islam hanya yang siaftnya individual dan tidak perlu pengaturan negara secara langsung seperti sholat, puasa, haji, dan aturan mahdhah lainnya. Sementara syari’at yang berkenaan dengan ekonomi, politik, pidana, perdata, dan urusan publik lainnya tidak pernah diakomodasi dalam sistem kenegaraan kita. Dalam urusan ini, Islam bahkan dianggap sebagai “rival”, bukan sebagai “agama” yang seharusnya dihormati apapun ekspresinya. Seringkali mereka yang memperjuangkan tegaknya syari’at secara paripurna termasuk dalam sistem kenegaraan dan lainnya dianggap sebagai ancaman terhadap negara, bahkan tidak sedikit yang dituduh akan menghancurkan negara dan menghapuskan NKRI.

Berdasarkan fakta ini terbukti bahwa “kebebasan beragama” yang digadang-gadang dalam sistem demokrasi bukan kebebasan sejati, melainkan kebebasan reduktif. Saat agama bersentuhan dengan urusan publik, maka agama tidak boleh diekspresikan. Kenyataan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara yang tidak secara jelas mengakomodasi agama—terutama Islam yang memiliki sistem sosial yang terintegrasi dengan agama—dalam sistem konstitusinya.

Argumen lain yang sering dikemukakan menyangkut agama dalam sistem demokrasi adalah menyangkut kepentingan agama lain. Seandainya Islam saja yang diakomodasi, maka agama lain akan tersisihkan. Dengan begitu akan terjadi diskriminasi dalam beragama. Oleh sebab itu, demokrasi lebih setuju dengan paradigma “pluralisme” yang menjaga jarak sama dengan semua agama dan kepercayaan. Implementasinya adalah dengan tidak memberikan hak khusus kepada agama tertentu. Dengan begitu, pluralitas beragama dapat dijamin dan setiap agama dapat hidup berdampingan. Akan tetapi, pluralisme ini hanya dapat berjalan sepanjang agama hanya dilokalisasi pada aspek individual dan ritual ibadah yang bersifat pribadi. Sebab, bila agama dibiarkan diekspresikan secara utuh sudah pasti aka nada persentuhan yang tidak bisa ditawar, terutama dengan politik dan semua urusan publiknya seperti yang dijelaskan di atas. Dengan begitu semakin jelas bahwa demokrasi dengan doktrin pluralismenya malah memasung kebebasan beragama. Warga negara dipaksa untuk tidak dapat menjalankan agamanya secara paripurna.

Sebetulnya, dalam kasus Indonesia perdebatan semacam ini telah mengemuka sejak awal Indonesia akan diproklamasikan pada sidang-sidang BPUPK (Padan Penyelidikan Urusan Persiapan Kemerdekaan) yang menyepakati demokrasi sebagai dasar kenegaraan Indonesia. Hanya saja, sebagai akomodasi terhadap kebebasan umat Islam—yang mayoritas—dalam beragama, BPUPK menyepakati bahwa umat Islam diperbolehkan menjalankan agamanya secara utuh hanya dalam lingkup agamanya sendiri. Ini tercermin dalam sila pertama “Pancasila” yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Bunyinya adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para Pemeluknya”. Diktum ini secara eksklusif mengatur kebebasan umat Islam untuk mengekspresikan keberagamaannya dalam bentuk apapun dan negara wajib mendukung serta melindunginya. Ekspresi keberagamaan umat Islam ini, untuk menghindari konflik kepentingan dengan pemeluk agama lain, hanya boleh berlaku di kalangan umat Islam sendiri. Patut disayangkan, diktum yang mengatur hubungan Islam, negara, dan agama lain dengan sangat baik malah kemudian dianulir dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945. Alhasil, Indonesia hingga saat ini malah menjelma menjadi negara yang sangat diskriminatif—kalau tidak dikatakan anti—terhadap agama. Agama hanya boleh diekspresikan sebagiannya, sementara yang sisanya diberangus!

Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Pertanyaan berikutnya adalah soal sejauh mana sistem demokrasi ini berpotensi untuk menyejahterakan rakyat. Sampai hari ini agak sulit dicari teori yang secara tegas dapat membuktikan hubungan langsung antara demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ini kita ukur paling tidak berdasarkan pendapat penduduk, kualitas kesehatan, dan akses pendidikan. Ukuran ini yang belakangan dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan yang sering disebut HDI (Human Development Index). Ada banyak ukuran keberhasilan pembangunan lain seperti Millenium Development Goals (MDGs) dan lainnya. Akan tetapi, karena bukan itu yang akan diperbincangkan, maka teori-teori pembangunan tersebut bukan pokok yang akan dibicarakan.

Analisis untuk melihat apakah demokrasi efektif atau tidak dalam meningkatkan kesejahteraan, kita akan perbandingan negara-negara yang menerapkan demokrasi dan yang tidak. Secara sepintas kita dapat segera dapat menyimpulkan bahwa tidak selalu bahwa negara yang demokratis dapat menyejahterakan rakyatnya, baik dari segi pendapatan, kesehatan, maupun pendidikan. Indonesia semenjak zaman Reformasi adalah negara yang sangat demokratis, Bahkan, demokrasi yang diterapkan lebih liberal dibandingkan dengan Amerika sekalipun. Namun, kalau dibandingkan dengan Singapura, Saudi Arabia, dan Libya (pada masa Kadafi) jelas bahwa Indonesia bukan negara yang lebih maju kesejahteraannya. Pendapatan per kapita pendudukan jauh di bawah tiga negara tersebut; pelayanan kesehatan pun lebih baik, demikian pula dengan akses terhadap pendidikan. Saudi Arabia sangat spektakuler. Pada saat Raja Ibnu Sa’ud menaklukan Hijaz tahun 1924, tingkat buta huruf mencapai hampir 90%. Namun, seiring dengan program seirus dari pemerintah, maka angka itu menurun sangat tajam. Angkanya sudah hampir nol saat ini.[5]

Tidak perlu jauh-jauh dibandingkan dengan negara luar. Di dalam negeri saja, semasa Suharto yang dikatakan tidak demokratis dengan zaman sesudahnya, pembangunan jauh lebih terarah pada masa Orde Baru. Program-program seperti Swa Sembada Pangan (pemenuhan pangan sendiri), pembangunan infra struktur ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi lain relatif lebih terarah. Angka kemiskinan saat itu cukup tinggi, namun ketika demokrasi dibuka seluas-luasnya, ternyata angka kemiskinan tetap tidak banyak berubah di angka 40%-an dari jumlah penduduk. Itu artinya demokrasi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi sejatinya adalah masalah politik, yaitu soal kebebasan menyampaikan pandangan dan pendapat. Walaupun ada istilah “demokrasi ekonomi” yang ingin mencoba mendorong kebebasan itu pada wilayah ekonomi dengan istilah yang sangat popular yaitu “free market” (pasar bebas), namun pada kenyataannya justru demokrasi ekonomi malah menyuburkan praktik “kapitalisme” yang sangat merugikan sebagian besar rakyat. Dengan demokrasi ekonomi justru mereka yang tidak memiliki akses terhadap modal dan rente-rente kapitalis, sangat sulit untuk bergerak menjadi sejahtera secara ekonomi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, akibat kran kebebasan demokrasi yang terlampau liar, baik secara politik maupun ekonomi, justru menyebabkan semakin menggilanya permainan para kapitalis dalam dan luar negeri dalam memainkan kebijakan ekonomi dalam negeri. Kasus Indonesia dapat menjadi contoh sangat baik. Akibat demokrasi yang tidak terkontrol, kekuasaan menjadi tidak tersentral. Semenjak reformasi, kekuasaan menjadi terbelah pada berbagai instutusi. Lembaga kepresidenan bukan lagi pemegang otoritas tertinggi. Masing-masing lembaga, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, memiliki kewenangan sendiri-sendiri dalam memutuskan berbagai kebijakan. Presiden sebagai “kepala negara” yang semsetinya berada di atas ketiga lembaga tersebut tidak memainkan peran yang semestinya sebagai “penguasa”. Presiden menjadi lembaga yang mandul dalam menjalankan kekuasaan sehingga potensi-potensi penyelewengan kekuasaan yang sudah cenderung terbagi tidak dapat segera dicegah. Walaupun presiden sudah dipilih secara langsung untuk memperkuat posisinya, namun karena kebijakan terlalu “mencurigai” otoritas tunggal, tetap saja kekuasaan presiden tidak ada bedanya dengan sebelum dipilih langsung. Bahkan, gara-gara model pemilihan langsung ini, biaya politik menjadi sangat tinggi hingga cukup signifikan mengurangi belanja negara untuk sektor lain yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.

Dalam situasi kekuasaan yang dapat dikontrol oleh berbagai lini, maka para kapitalis dengan lebih mudah dan lebih murah dapat memainkan kepentingan ekonomi mereka. Lihat saja ketika kebijakan pertambangan sebagian sudah diserahkan kepada kepala daerah dengan alasan otonomi. Apa yang terjadi? Apakah kesejahteraan rakyat di daerah meningkat? Ternyata tidak. Justru yang terjadi sebaliknya. Kerusakan alam akibat penambangan tanpa “Amdal” atau “Amdal belian” justru semakin meluas di berbagai daerah. Dengan ini saja, rakyat pasti tidak semakin sejahtera, tapi justru segara akan merasakan akibatnya seperti banjir, longsor, kekeringan, dan dampak kerusakan alam lainnya. Para kapitalis hanya peduli pundi-pundi harta mereka semakin bertambah. Tidak penting bahwa alam rusak atau rakyat menjadi sengsara akibat bencana. Oleh sebab itu, ketika kebijakan disebar ke daerah-daerah secara lebih mudah mereka bisa langsung “membeli” para kepala daerah. Harganya tentu bisa lebih murah dibandingkan kalau harus membelinya dari pusat.

Kekuasaan penentuan kebijakan di pusat yang dibagi-bagi atas nama demokrasi pun menyebabkan semakin mudah para kapitalis mencari celah untuk membeli kebijakan yang menguntungkannya. Kalau lewat eksekutuf tidak bisa, maka dicoba melalui jalur legislatif, atau jalur hukum yang bisa menganulir kebijakan. Semua lembaga itu saat ini dengan mudah dapat dibeli. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kongkalikong yang semakin meluas dan melebar ke mana-mana itu. Inilah harga mahal demokrasi yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia.

Dengan begitu, dianalisis dari aspek kesejahteraan yang dalam Islam tercakup masalah-masalah perlindungan terhadap nyawa, akal, harta, dan keturunan demokrasi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan ini. Hanya satu yang kelihatannya dapat dipuaskan oleh demokrasi, yaitu kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Akan tetapi, dalam banyak kasus atas nama demokrasi, banyak pendapat yang juga tidak boleh terlalu lantang disuarakan, misalnya suara-suara yang ingin menghapuskan demokrasi itu sendiri. Kalau ada suara-suara seacam ini, maka akan segera dianggap sebagai suara yang akan mengancam keberlangsungan negara. Padahal, belum tentu suara yang menolak demokrasi lebih buruk bagi negara dari suara yang menghendaki demokrasi. Belum tentu juga suara yang anti-demokrasi hendak menghancurkan negara dan hendak menghancurkan kesejahteraan umat.

Khilafah vs Demokrasi-Islami vs Demokrasi

Melalui dua kacamata itu, sebetulnya secara umum demokrasi tidak selalu memberikan maslahat. Bahkan, dalam hal agama, demokrasi jutsru menghambat pelaksanaan agama secara paripurna oleh para pemeluknya. Dalam demokrasi lebih berbunyi kalimat “pluralisme” daripada agama. Oleh sebab itu, di negara-negara Islam yang menerapkan demokrasi posisi agama (Islam) menjadi lebih terancam keberadaannya. Belum lagi, demokrasi di negara-negara Islam justru membuka celah masuknya kekuatan-kekuatan asing yang juga sangat bersemangat untuk membendung laju perkembangan Islam, baik sebagai komunitas maupun ajaran.

Akan tetapi, kita jangan dulu terjebak pada kata “boleh” atau “tidak boleh”; “haram” atau “halal” terhadap demokrasi. Sebab, seringkali kita menjadi hilang strategi saat kata-kata itu yang lebih banyak digunakan. Kalaupun analisis di atas memperlihatkan betapa sangat mungkin demokrasi merugikan Islam, namun akan lebih baik kalau analisis di atas diletakkan dahulu sebagai bahan pertimbangan untuk memahami karakter demokrasi dan kemanfaatannya dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Setelah itu, baru kita akan melangkah bagaimana demokrasi ini akan kita perlakukan, mengingat demokrasi adalah fenomena yang menjamur di hampir mayoritas negara Islam sehingga kita dapat menemukan strategi terbaik untuk menghadapi sistem politik ini.

Sebetulnya, dalam konteks hukum, “demokrasi” sebagaimana asalnya dari Barat, tentu tidak dapat bersanding dengan Islam. Kesimpulan ini umum dipahami oleh para fuqaha’ setelah Islam kehilangan sistem politik dan pemerintahannya yang khas digantikan dengan ide-ide demokrasi dan pemikiran politik lain dari Barat. Kalaupun ada yang mengafirmasi ide demokrasi sebagai sesuai dengan Islam, ternyata argumen yang dibangun untuk menjelaskan demokrasi tidak utuh. Demokrasi hanya dilihat dari sisi pelaksanaan teknis pemilihan dan penyelenggaraan pemerintahan, bukan pada aspek filosofinya yang cenderung berseberangan dengan keyakinan dasar Islam.[6] Kalaupun ada yang menyatakannya sebanding seratus persen dengan Islam, biasanya pendefinisian demokrasi dan Islam yang dibuatnya sangat liberal dan cenderung abai terhadap kekhasan masing-masing dalam sejarah.[7]

Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila di berbagai negara Muslim sebelum demokrasi diberlakukan terlebih dahulu ide itu diperdebatkan di kalangan para aktivis dan pemikir Muslim. Misalnya dalam kasus Indonesia dan Pakistan, dua negara yang sama-sama menerapkan demokrasi. Saat kedua negara tersebut hendak memerdekakan diri (1945 dan 1947), pilihan para pendiri negara itu adalah demokrasi. Akan tetapi, karena sebagian besar aktivis kedua negara tersebut adalah para intelektual Muslim, maka demokrasi yang diusulkan adalah demokrasi yang hanya diambil teknisnya, bukan falsafahnya. Di Indonesia muncul pemikir seperti M. Natsir, Kahar Muzakkir, Agus Salim, dan lainnya yang mencoba “mengislamisasi” demokrasi. Caranya adalah dengan menerima demokrasi sebagai teknis belaka dalam pelaksanaan pemerintahan, karena cara-cara seperti itu pernah pula dipraktikkan dalam sejarah kekahalifahan Islam dan secara fikih tidak diharamkan. Bahkan, para pemikir ini cenderung setuju bahwa praktik politik dalam Islam lebih banyak irisannya dengan praktik politik dengan sistem demokrasi dibandingkan dengan sistem teokrasi (kerajaan).[8] Hanya saja, untuk mengantisipasi demokrasi dimaknai secara liar tanpa pembatasan syara’, maka mereka mengusulkan diktum yang memungkinkan terpeliharanya agama. Muaranya adalah kesepakatan musyawarah BPUPK yang melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Di Pakistan ada pemikir yang sangat pepuler menjelang kemerdekaan Pakistan, yaitu Abul A’la Al-Maududi. Pada saat Pakistan masih bergabung dengan India, ia menolak demokrasi sama sekali karena dasarnya adalah Hinduisme. Posisi Islam menjadi sangat dirugikan. Akan tetapi, ketika Pakistan berhasil memisahkan diri dari India, Maududi setuju bahwa sistem yang dipakai adalah Demokrasi. Akan tetapi, demokrasi yang ditawarkannya adalah demokrasi yang diikat dengan aturan-aturan Allah SWT. (dimuqrâthiyyah mutaqayyadah biqânûnillâhi ‘azza wa jalla).[9] Oleh para peneliti pemikiran Maududi istilah ini dengan mudah kemudian diistilahkan sebagai “Theo-Demokrasi”.[10] Atas dasar pemikiran yang berkembang di Pakistan, maka jadilah Pakistan negara demokrasi yang berdasarkan Islam, walaupun perkembangannya hingga saat ini demokrasi Pakistan—juga Indonesia—masih belum terlepas dari intervensi asing yang ikut andil saat proses kemerdekaan kedua negara tersebut dideklarasikan. Oleh sebab itu, idealisme demokrasi yang telah mereka Islamkan belum dapat terlihat sepenuhnya.

Apa yang telah dilakukan Natsir, Maududi, Agus Salim, dan aktivis-aktivis Islam di paruh pertama abad ke-20 terhadap demokrasi adalah cermin bagi kita tentang bagaimana mereka telah berusaha menyiasati perkembangan zaman. Memang kemudian muncul gerakan yang mengkritik mereka sebagai telah melakukan pekerjaan sia-sia. Sebab, walaupun sekuat tenaga demokrasi berusaha dikembalikan kepada pangkuan Islam, namun desakan arus global demokrasi-sekuler lebih kuat hingga di mana saja negara Islam yang menerapkan demokrasi, wacana yang lebih kuat muncul adalah wacara demokrasi-sekuler dan liberal. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok ini kemudian berusaha untuk menawarkan alternatif lain. Ada yang mengusulkan agar demokrasi tidak perlu diwacanakan lagi, tetapi langsung saja diganti dengan sistem pemerintahan Islam yang disebut “khilafah”, sekalipun dalam pelaksanaannya konsep khilafah pun banyak irisannya dengan praktik demokrasi. Akan tetapi, justru “khilafah” kemudian dipertentangan secara diametral dan vis a vis dengan demokrasi, tanpa memandang ide-ide demokrasi yang ditawarkan oleh para pemikir Islam seperti Maududi dan Natsir, misalnya, karena dianggap sudah tidak layak dipertimbangkan. Kalau dipertimbangkan secara serius sebetulnya apa yang ditawarkan oleh Maududi, Natsir, Agus Salim, dan lainnya sebetulnya lebih banyak lagi irisannya dengan mereka yang menawarkan konsep kekhalifahan. Hanya saja, yang menawarkan khilafah atau “negara Islam” yang lebih lokal tidak mau sama sekali menggunakan kata “demokrasi”. Jadi, masalahnya sebetulnya hanya pada perkara pemilihan istilah. Dasar dan esensi dari kedua pemikiran ini sama.

Kemudian timbul pertanyaan, kalau memang demokrasi yang telah diislamkan itu—sebut saja untuk memudahkan istilah sebagai “demokrasi Islami”—efektif, kenapa sampai saat ini tidak ada negara Islam yang mempraktikkan demokrasi yang berhasil? Katakan saja Pakistan. Pakistan yang secara tegas menyebut Islam sebagai dasar negara selalu dijadikan contoh buruk bagaimana praktik demokrasi-Islami itu gagal sama sekali. Ia dianggap tetap membuka peluang bagi intervensi kekauatan asing. Bagi kalangan liberal, Pakistan juga sering dicemooah karena mencantumkan Islam. Ternyata dasar Islam sama sekali tidak membuat Pakistan menjadi negara yang lebih hebat dari negara-negara sekuler. Bahkan demokrasi-Islami model Pakistan dianggap intoleran terhadap minoritas.[11]

Sebetulnya dalam kasus Pakistan atau kasus di negara manapun yang mencoba menerapkan konsepsi demokrasi-Islami, belum ada yang sepenuhnya mempraktikkan ide-ide tersebut. Ide-ide demokrasi-Islam model Pakistan seperti yang ditawarkan Maududi, misalnya, terganjal saat negara itu benar-benar merdeka tahun 1947. Intervensi asing (baca: Inggris) melalui militer sangat kuat sehingga para ideolog Pakistan seperti Maududi disingkirkan dari kekuasaan. Ide demokrasi-Islami pun belum sempat diwujudkan secara serius. Sampai hari ini Pakistan menjadi negara dengan stabilitas politik yang rendah. Perebutan kekuasaan antara sipil dan militer terus berlangsung sehingga tidak dapat dijadikan contoh bahwa demokrasi-Islami gagal.[12]

Kasus yang sama juga terjadi di Indonesia. Walaupun hampir mewujud apa yang dipikirkan oleh para intelektual Muslim seperti Kahar Muzakkir, M. Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan lainnya dengan disepakatinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, namun impian itu segera kandas dengan dihapuskannya diktum penting pada Pancasila sila pertama, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya” pada tanggal 18 Agustus 1945 diganti dengan kata-kata ambigu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Itu artinya ide demokrasi-Islami belum terlaksana. Situasi itu kemudian diperparah dengan semakin dipinggirkannya politisi Muslim dari panggung politik Indonesia sejak Era Orde Lama hingga Orde Baru. Walaupun saat ini ada usaha dari partai-partai Islam untuk kembali ke gelanggang politik, namun kelihatannya masih harus dengan kerja keras yang sangat ekstra. Politisi Muslim yang komitmen penuh terhadap syari’ah Islam masih belum bisa diterima baik dalam politik Indonesia. Apalagi ide-ide mengenai demokrasi di Indonesia menjadi semakin liberal.

Kegagalan demokrasi-Islami menjadi konsep kenegaraan baru di beberapa negara ini juga sama keadaannya dengan belum dapat diwujudkannya ide-ide para pengusung “Khilafah” di satu negara pun. Bahkan, untuk sampai pada perbincangan langsung yang mengarah pada pembentukan suatu negara atau kekuasaan, ide “kekhalifahan” ini lebih nol besar lagi prestasinya. Belum ada satu pun sejarah yang mencatat pendirian suatu negara yang mempertimbangkan ide khilafah ini. Ide khilafah ini masing berupa embrio. Kalau boleh diumpamakan dengan langkah, ide demokrasi-Islami sudah melangkah dua kali, sedangkan ide “khilafah” baru melangkah sekali.

Berdasarkan kenyataan itu semua, maka dapat disimpulkan bahwa ide-ide mengenai teori politik Islam yang dikemas dalam bentuk “demokrasi-Islami” dan “khilafah” sebenarnya sama sekali masih belum diterapkan di negara Islam manapun. Malah yang berkembang dan lebih banyak mempraktikkan teori-teori politik Islam adalah negara Islam yang tetap memilih sistem monarkhi (kerajaan) seperti Saudi Arabia. Banyak yang menkritik sistem politik Saudi sebagai tidak ideal dan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam secara papipurna. Akan tetapi, pemihakan yang tegas Saudi Arabia terhadap Islam menyebabkan wacana teori politik Islam lebih terpraktikkan di sini daripada di negara lain. Sekalipun tentu saja banyak hal yang perlu dikritik dari pelaksanaan pemerintahan Saudi ini.

Menelisik Problem Pokok

Sebetulnya kalau kembali kepada esensi tentang berjalannya sistem apapun, semuanya terpulang pada “tindakan manusia”. Artinya, konseptualisasi sistem hingga pelaksanaannya semuanya adalah pilihan tindakan individual, bukan sistem itu sendiri secara impersonal. Tidak ada sistem yang berjalan tanpa intervensi tindakan manusia. Juga tidak ada sistem yang diciptakan tanpa intervensi pemikiran manusia. Oleh sebab itu, saat kita membincangkan demokrasi, demokrasi-Islam, khilafah, negara Islam, atau  lainnya sebagai sebuah sistem dengan mengabaikan aspek tindakan manusia di dalamnya, maka analisis cenderung mengarah kepada utopia. Untuk menghindari itu dan menemukan problem yang lebih penting, maka mari kita arahkan analisis kepada unsur-unsur manusianya sebagai pengambil tindakan.

Coba kita buat pertanyaan: Kenapa khilafah hancur? Kenapa demokrasi Islami tidak berjalan? Kenapa konsep khilafah baru juga belum ada wujudnya? Kenapa demokrasi yang diterapkan di negara-negara Islam cenderung menuju ke arah yang sekuler dan anti-agama? Jawaban dari semua itu sesungguhnya kembali kepada kualitas umat Islam sendiri. Umat Islam kalah akibat semakin baiknya kualitas musuh dan semakin buruknya kualitas umat Islam. Dalam konteks politik masalah kualitas itu dapat dilihat dari dua kacamata besar: kualitas pemikiran dan kualitas aksi.

Dalam konteks pemikiran, kian kemari sesungguhnya kualitas umat Islam dalam memikirkan perkara-perkara politik masih stagnan di abad Usmani, sementara perkembangan masyarakat semakin kompleks. Pemikiran dan teori-teori politik yang dikembangkan belum ada yang memperlihatkan sesuatu yang baru, kecuali perbincangan masalah demokrasi. Itupun baru sebatas boleh atau tidaknya demokrasi diterakan. Padahal, persoalan politik jauh lebih kompleks dari sekedar membincangkan demokrasi dalam kerangka besar. Politik pada level yang lebih praktis adalah bagaimana model rekayasa kekuasaan mungkin dibuat dan dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam konteks Islam yang dimaksud adalah bagaimana pemikiran-pemikiran dasar Islam mengenai politik dan berbagai kebijakan publik dapat dijelmakan dalam berbagai model aplikatif kebijakan politik.

Kalau berkaca pada pengembangan sistem ekonomi Islam, pemikiran ekonomi sudah sampai pada level aplikasi produk ekonomi, sekalipun belum kâffah. Karena pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat; juga cenderung dapat terlihat di mana aspek keuntungannya dibandingkan dengan sistem kapitalis, maka ekonomi Islam cenderung lebih dapat diterima oleh banyak kalangan, Muslim maupun bukan. Kondisi ini tidak terjadi pada wilayah politik Islam. Pembicaraan dan kajian mengenai politik Islam selama satu abad ini masih berkutat pada masalah-masalah ideologis berkenaan dengan masalah “demokrasi” sesuai dengan Islam atau tidak. Sementara pemikiran para pemikir Muslim dan praktik-praktik pengambilan kebijakan politik, pembentukan lembaga-lembaga politik, dan lainnya yang tersimpan dalam sejarah masa lalu umat Islam jarang yang menyentuhnya untuk dijadikan sebagai haban mengembangkan model-model pengembangan pemikiran politik masa kini dalam menjawab tantangan zaman. Oleh sebab itu, menjadi amat wajar apabila tidak ada yang merasa tertarik untuk melirik tawaran konsep politik Islam. Jangankan yang bukan Muslim, Muslim sekalipun banyak yang skpetis apakah sungguh-sungguh Islam memiliki konsep politik yang “paten” dan dapat menjadi alternatif dalam menjawab berbagai tantangan zaman mewujudkan peradaban Islam adiluhung.

Karena pemikiran yang dikembangkan hanya berputar-putar pada persoalan ideologi, maka arah perjuangan politik sebagian aktivis Islam hanya bermuara pada bagaimana merebut kekuasaan. Hal ini adalah hal lumrah dalam tindakan politik. Akan tetapi, karena pemikiran yang cenderung hitam-putih, garis besar, dan tidak presisi karena pemikiran dan kajian yang tidak mendalam, maka perebutan kekuasaan pun cenderung dilakukan secara kasar dan mudah dipatahkan oleh lawan. Inilah yang menyebabkan mengapa para politisi liberal yang tidak senang pada Islam cenderung menang lebih mudah atas lawan-lawan politiknya dari kalangan Islam.

Kelemahan keilmuan yang mendalam dalam bidang politik Islam itulah yang menyebabkan kualitas aksi para aktivis dan politisi Islam cenderung lebih buruk. Ada yang mencoba untuk menyeberang dengan ilmu lawan, akhirnya terjebak pula dalam paradigma politik sekuler. Secara teknis berpolitik menjadi lebih baik dan lebih pandai, akan tetapi karena paradigma ilmunya sekuler, sedikit banyak paparan virus sekulerisme tidak bisa dihindarkan. Dengan cara itupun tetap kualitas aksi para aktivis dan politisi Islam masih kalah jauh dibandingkan lawan-lawannya yang sudah mempersenjatai diri dengan segudang ilmu untuk memenangkan pertarungan politik dengan semua lawan mereka.

Alhasil, dari semua penjelasan di atas agenda terbesar yang dihadapi oleh politik Islam dalam menghadang demokrasi-sekuler adalah menyiapkan sumber daya manusia politik dari mulai pemikir, peneliti, hingga para praktisinya. Semuanya harus disiapkan dengan dasar ajaran Islam yang kokoh. Tentu saja untuk memulai agenda itu hal paling utama adalah melakukan gerakan “Islamisasi ilmu politik kontemporer” dengan menggalakkan riset politik Islam sejak dari doktrin, pemikiran, pengambilan kebijakan, sampai rekayasa sistem politik Islami. Dari basis keilmuan yang dikembangkan ini nantinya kita dapat mempersiapkan calon-calon praktisi politik Islam, baik birokrat maupun politisi. Mereka dapat dididik sekaligus sebagai deorang Muslim yang baik dan praktisi politik yang handal. Mereka tentu akan sangat dapat diandalkan untuk menjadi pemangku politik Islam yang ideal.

Sambil menyiapkan itu semua, tentu saja apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk mewujudkan misi ideal politik Islam sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian awal harus kita lakukan. Mereka yang berpikir bahwa ikut pemilihan umum dapat ikut menyumbangkan perbaikan bagi umat tidak perlu dicaci sebagai “kafir”, “thaghut”, dan lainnya sepanjang yang mereka perjuangkan sungguh-sungguh dilandasi keikhlasan niat karena Allah Swt. Mereka yang berjuang di jalanan untuk menegakkan “khilafah”, atau yang hanya berdakwah demi wujudnya kekuasaan Islam, atau yang melakukan “jihad” fisik, sekalipun sering tanpa perhitungan harus juga diapresiasi sebagai usaha ingin mengembalikan kemuliaan Islam. Insya Allah sepanjang yang dilakukan adalah bagian dari keikhlasan pada Allah Swt. tidak boleh juga dicaci sebagai tindakan “bodoh”.

Di atas semuanya itu, ilmu lebih penting. Tindakan tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki, harus kita akui semua bahwa ilmu kita dalam soal politik Islam, dari berbagai aspek, amat lemah. Kita hanya percaya bahwa Islam mengajarkan cara-cara yang benar dalam berpolitik. Hanya saja, bagaimana cara-cara yang benar itu bisa diwujudkan dalam wajah yang dapat dipahami oleh masyarakat abad ini sebagain besar dari kita tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, sambil semuanya berjalan terus yang lebih penting dari semuanya—sekali lagi—adalah memperdalam kajian kita terhadap politik Islam ini sama seperti kita semakin semangat mengembangkan kajian ekonomi Islam yang semakin luas diterima di berbagai kalangan. Kitakan yang akan menjadi bagian dari jihad ilmu dalam bidang politik ini? Walâhu A’lam.


[1] Lihat Goodin and Hens Dieter Klingemann (ed.). A New Handbook of Political Sicence. (London: Oxford University Press, 1995) hal. 7

[2] Al-Mawardi menyebut tujuan kekuasaan dalam Islam adalah untuk menjaga urusan agama (hirâsah al-dîn) dan mengelola urusan dunia (siyâsah al-dunyâ) lihat : Muhammad Rasyid Ridha. Al-Khilâfah aw Al-Imâmah Al-‘Uzhmâ. (Kairo: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994) hal. 35; lihat juga Shalah Al-Shawi. Al-Wajîz fi Fiqh Al-Khilâfah. (Kairo: Dâr Al-I’lâm Al-Dauli, tt.) hal. 5.

[3] Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Tibr Al-Masbûk fî Nashîhah Al-Mulûk. (Kairo: Maktabah Al-Kulliyyah Al-Azhariyah, tt.) hal. 18

[4] Al-Hafizh Jalaluddin Al-Suyuthi. Syarh Sunan Al-Nasâ’i. (Beirut: Dâr Al-Ma’rifah, 2001) Jil. 6 hal. 50.

[5] Berikut kutipan artikel Dr. Amich Al-Humami, perencana senior di Bappenas, tentang perbandingan kesejahteraan di negara demokratis dan otoriter.

Tingkat kesejahteraan yang tinggi memang banyak dijumpai di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, seperti Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, Joseph Siegle (2007) dengan lantang meyakinkan dunia, “demokrasi di negara-negara industri dikenal sebagai yang paling dinamis, inovatif, dan ekonomi yang paling produktif di dunia; demokrasi ini telah memungkinkan negara-negara maju mengakumulaasi dan mempertahankan perbaikan kualitas hidup warga negara mereka selama beberapa generasi.”

Selama empat dekade terakhir sejak 1960-an, statistik pertumbuhan ekonomi di negara-negara demokrasi tercatat 25 persen lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara otoriter (lihat juga Halperin, Siegle & Weinstein [eds], The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace, 2004). Namun, pengalaman Singapura yang secara spektakuler mampu mencapai kemakmuran ekonomi dengan sistem politik semiotoriter menegaskan, ada jalan lain di luar demokrasi untuk mencapai kesejahteraan. Pencapaian ekonomi gemilang Korea Selatan dan Taiwan saat ini juga tak bisa dilepaskan sama sekali dari sistem pemerintahan semiotoriter, sampai kedua negara itu memeluk demokrasi secara penuh.

Vietnam yang de facto menganut sistem pemerintahan otoriter juga mendemonstrasikan kinerja ekonomi yang menawan sejak pertengahan 1990-an. China adalah contoh lain, yang bereks- perimen mengadaptasi sistem politik otoriter dengan menyerap sistem ekonomi pasar bebas, seperti dianut negara-negara demokrasi liberal. Eksperimentasi China berbuah pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan dunia. Tang & Yung (2006) melakukan penelitian mengenai kaitan demokrasi dan kinerja ekonomi di negara-negara kategori high performance Asian economies (HPAEs), menggunakan time-series technique yang disebut autoregressive distributive lag, juga menemukan fakta yang berbeda dengan keyakinan konvensional. Kinerja ekonomi bagus tidak bergantung pada pilihan sistem politik, demokrasi, atau otoriter. Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya membawa pengaruh minimal pada penguatan demokrasi. Karena tak menemukan dalil ilmiah untuk menjelaskan pencapaian ekonomi yang memesona ini, para sarjana Barat menggolongkan negara-negara HPAEs tersebut sebagai autocratic exceptions.

Fareed Zakaria (2003) menggunakan istilah liberal autocracy dan illiberal democracy, untuk menggambarkan sistem politik nondemokrasi bisa pula mengantarkan ke pertumbuhan ekonomi tinggi. Sangat jelas, setiap negara mempunyai pengalaman berlainan dalam meraih kemakmuran. Jalan menuju kesejahteraan ternyata tidak tunggal. Tak heran bila muncul banyak mitos mengenai demokrasi-kesejahteraan.

(http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=9167&coid=4&caid=4&gid=2). Diunduh 29 Januari 2014.

[6] Di antara penulis yang berargumen dengan cara seperti ini adalah kolumnis Mesir Fahmi Huwaydi dalam Al-Islâm wa Dimuqrâthiyyah (Cairo: Mu’assasah Al-Ahram, 1993).  Selain Huwaydi, banyak intelektual Muslim di Indonesia juga membangun argument yang sama seperti Amin Rais, Syafi’I Ma’arif, Abdurrahman Wahid, dan Nurcholish Madjid. Penerimaan mereka terhadap demokrasi dan pendapat mereka soal kesesuaian demokrasi dengan Islam cenderung dilihat pada praktik teknisnya yang dalam sejarah Islam beberapa pernah dipraktikkan. (lihat Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 66-76)

[7] Di antara penulis-penulis yang cenderung menyamakan saja demokrasi dengan Islam dari berbagai segi dengan cenderung manafsirkan apa yang dalam ajaran Islam semaunya antara lain Mahmud Muhammad Thaha. Ia berpendapat bahwa demokrasi adalah ajaran murni Islam. Ajaran-ajaran Islam seperti syurâ’, jihad, perbudakan, poligami, pemisahan laki-laki dan perempuan, hudûd, dan qishâsh bukan merupakan ajaran murni Islam. Ajaran-ajaran itu adalah ajaran yang sifatnya transisional. Ajaran sejatinya adalah demokrasi. Jadi, demokrasi inilah yang merupakan inti dari ajaran Islam. (Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi…..hal. 197). Pandangan semacam ini juga dianut oleh pemikir seperti Abdullahi Ahmed An-Na’im, Al-Ashmawi, dan Faraj Fauda. Pemikiran seperti ini jelas mengabaikan sama sekali ajaran yang sudah mapan berkembang dalam Islam dan menentang arus utama dalam pemikiran Islam yang telah mapan. Oleh sebab itu, pandangan model terakhir ini tidak banyak yang mengapresiasi sebab pada akhirnya justru akan menghilangkan sama sekali kekhasan ajaran Islam.

[8] Ulasan mengenai pemikiran para pemikir Islam di Indonesia pada awal kemerdekaan ini dapat dilihat dalam Adian Husaini “Menimbang Kembali Konsep Demokrasi” dalam Jurnal Islamia Vol. V No. 2 tahun 2010.

[9] Lihat Muhammad Imarah, Maqâlât Al-Ghuluw Al-Dînî wa Al-Lâdînî, (Kairo: Maktabah Asyuruq Ad-Dauliyah, 2004) hal. 21-22. Lihat juga Abul-A’la Al-Maududi

[10] Istilah “Theo-Demokrasi” bagi pemikiran Al-Maududi ini mula-mula ditemukan dalam terjemahan bukunya Al-Khilâfah wa Al-Mulk ke dalam Bahasa Indonesia oleh Muhammad Al-Baqir yang diberi judul Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam (Bandung: Mizan, 1996). Kemudian para peneliti menyebutnya begitu seperti dalam Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi….

[12]  Untuk analisis sederhana mengenai kondisi politik Pakistan silakan rujuk ke http://sarifahgirsang.wordpress.com/2011/02/08/demokratisasi-dan-stabilitas-poitik-di-pakistan/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s