Persis Dukung Penuh Kedaulatan Palestina


thREPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Organisasi Masyarakat Persatuan Islam (Persis) mendukung kedaulatan negara Palestina yang telah terbentuk dari hasil voting anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal tersebut disampaikan dalam rekomendasi hasil Musyawarah Kerja Nasional III Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) di Isola Resort, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Ahad (2/11).

Dalam rekomendasinya, selain mendukung kedaulatan penuh negara Palestina, Persis juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Palestina ditetapkan sebagai anggota PBB.

Dengan begitu Palestina memiliki hak yang sama dengan anggota PBB lainnya. Persis juga mendorong kepada negara-negara Nonblok agar menerima Palestina sebagai anggota negara Nonblok.

Kepada Pemerintah Republik Indonesia, Persis mendesak agar Pemerintah RI mempelopori dan mengajak negara sahabat agar mendukung penuh keberadaan negara Palestina.

Pemerintah Republik Indonesia diminta untuk membuka Kedutaan Besar (Kedubes) sebagai bentuk hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina.

Sekretaris Umum Persis, Irfan Safrrudin mengungkapkan, persoalan Palestina bukan hanya persoalan negara, tetapi persoalan kemanusiaan Internasional.

Zionis dengan membabi buta melakukan kebrutalan melalui negara yaitu Israel, oleh karena itu dukungan terhadap Palestina perlu dilakukan terus oleh negara-negara Islam, termasuk Indonesia.

Irfan mengatakan, Persis sebagai Ormas Islam yang peka terhadap permasalahan umat Islam melakukan dua hal untuk membantu Palestina. Pertama adalah dengan cara memberikan tekanan publik melalui maklumat dan gerakan kemerdekaan Palestina. Kedua, Persis  memberikan bantuan melalui lembaga penyalur bantuan ke Palestina.

“Bantuan sudah kita kumpulkan dan akan disalurkan langsung ke Palestina,” ujarnya kepada Republika di Isola Resort Universitas Pendidikan Indonesia, Ahad (2/12).

Sebagai Ormas Islam, ungkap Irfan, Persis mendesak Pemerintah Indonesia untuk mempelopori negara-negara lain dalam membantu Palestina hingga mendapatkan haknya seperti negara lainnya di dunia.

Indonesia merupakan negara yang masih disegani dan dihormati oleh negara lain, termasuk oleh negara arab.

“Saat Indonesia merdeka itu kan pertama kali yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah negara-negara arab, termasuk Palestina. Jadi sudah sepatutnya Indonesia sebagai negara pertama dan mempelopori dalam mendukung kedaulatan Palestina,” ungkapnya.

Redaktur: Hafidz Muftisany
Reporter: Ghalih Huriarto

Persis Haramkan Dana Talangan Haji


Musyawarah Kerja Nasional III Persis

Musyawarah Kerja Nasional III Persis

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG–Persatuan Islam (Persis) menilai bahwa dana talangan haji haram.

”Dari hasil Sidang Dewan Hisbah, kami meminta agar pemerintah menghentikan praktik dana talangan haji, karena haram,” tandas Sekretaris Umum Impinan Pusat Perssatuan Islam (PP Persis) Irvan Safrudin pada Republika di sela-sela Mukernas III PP Persis di Bandung, Sabtu (1/12).

Irvan menegaskan bahwa dana talangan haji ini harus dihentikan. Karena mengganggu sistem pembinaan pada umat. ”Ibadah haji itu prinsipnya tidak memaksakan, namun berdasarkan kemampuan,” papar Irvan. Sehingga menurut Irvan, kalau memang seseorang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji, tidak perlu untuk dipaksa-paksa atau didorong-dorong dengan kemudian menggunakan dana talangan.

Selain itu, Mukernas yang dihadiri pimpinan pusat, pimpinan wilayah serta anggota Persis dari seluruh Indonesia ini, juga merekomendasikan bagi kalangan internal Persis untuk pengembangan ekonomi di daerah-daerah. ”Ini antara lain nantinya untuk pendanaan organisasi juga,” tutur Irvan.

Persis juga terus mengirimkan dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi untuk menimba ilmu di luar negeri. ”Antara lain ke Timur Tengah,” kata Irvan. Persis juga merencanakan untuk membangun kampus Persis.

”Untuk itu kami merencanakan untuk membuat program wakaf tanah serta program wakaf tunai,” kata Irfan. Mukernas III PP Persis ini dibuka Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada Jumat (30/11) dan berakhir pada Ahad (2/12).

Redaktur: Taufik Rachman
Reporter: rachmat santosa

Pilgub Jabar Wewenang PW


Pilgub Jabar

Pilgub Jabar

JLN. BANDA (GM) – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) menyerahkan sepenuhnya permasalahan Pilgub Jabar 2013 kepada PW Persis Jabar dengan kewenangannya.

“Untuk masalah Pilgub Jabar, hal itu merupakan wewenang PW Persis Jabar. Yang pasti, PP Persis tidak akan mencampuri permasalahan tersebut,” ujar Ketua Umum PP Persis, Prof. Dr. Maman Abdurahman, M.A. kepada “GM” pada Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) III Persis di Wisma Pos, Jln. Banda Bandung, Jumat (30/11) malam.

Menurut Maman, PP Persis tidak akan mencampuri masalah Pilgub Jabar 2013. Dalam hal ini PW Persis diberi wewenang penuh untuk mengambil sikap. “PW Persis yang berwenang untuk mengambil sikap terkait masalah Pilgub Jabar. PP Persis sekali lagi tidak akan mencampurinya,” ungkap Maman.

Meski demikian, sebagai warga Jabar, Maman telah memiliki pilihan. Tapi ia masih merahasiakan pilihannya tersebut. “Tidak akan saya sebutkan. Yang penting, pilihannya sudah ada. Saya takut dianggap fatwa oleh anggota Persis,” kelakarnya.

Program kerja Persis memiliki tantangan yang cukup berat di era globalisasi saat ini. Persis harus memperkuat barisannya agar bisa menjawab tantangan zaman, terutama di bidang pendidikan dan dakwah.

“Untuk itu, kita harus memperkuat jajaran internal dengan menyiapkan sumber daya yang memiliki ilmu pengetahuan mumpuni untuk menjawab tantangan dan persoalan zaman yang sangat kompleks saat ini. Persis harus menampilkan kemandirian dari aspek SDM,” ujarnya.

Mendirikan Universitas

Kader Persis harus terus menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Karena pendidikan sangat penting dan menjadi bagian dari program atau target program Persis. “Kita sangat mengharapkan kader Persis memiliki status pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, harus mempunyai motivasi dan keinginan untuk terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,” katanya.

Hal tersebut, lanjut Maman, sesuai dengan keinginan Persis untuk mendirikan universitas. Untuk itu minimal harus ada 15 orang profesor, 35 doktor, dan 100 orang magister.

“Tidak mudah untuk mendirikan universitas karena harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sebab itu, Persis harus menyiapkan SDM,” terangnya.

(B.111)**