APAKAH IBNU TAIMIYYAH MEMBOLEHKAN PEMIMPIN NON-MUSLIM?


ibnu-taimiyah

Oleh: Tiar Anwar Bachtiar

Setiap kali ada even pemilihan kepala daerah atau presiden di Indonesia, salah satu wacana yang sering dimunculkan adalah mengenai kepemimpinan non-Muslim di negeri yang mayoritas Muslim ini. Tahun 2017 mendatang akan diselenggarakan Pilkada di DKI Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Even Pilakada DKI kali ini mendapatkan perhatian lebih bukan hanya karena posisi strategis ibu kota negara, tetapi juga disebabkan calon incumbent yang non-Muslim Ahok akan maju kembali dalam Pilkada kali ini. Seperti biasa segera muncul pro-kontra tentang kepemimpinan non-Muslim di tengah-tengah penduduk yang mayoritas Muslim. Continue reading →

Non-Muslim di Pentas Politik


ilustrasi_kursi_kosong_pejabat

Oleh: Syamsuddin Arif

Akhir-akhir ini sering muncul pertanyaan di masyarakat mengenai boleh tidaknya umat Islam mendukung calon bupati, walikota, atau gubernur non-Muslim. Silang pendapat antara kelompok yang berbeda kepentingan pun terjadi. Yang melarang berpegang pada ayat al-Qur’an surat al-Māʾidah ayat 51 (“Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali-wali-mu”) dan surat an-Nisāʾ ayat 144 (“Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, seraya meninggalkan orang-orang beriman”). Sementara yang membolehkan tak mau kalah. Tafsir aṭ-Ṭabarī dan Ibn Katsīr dirujuk lantas menyimpulkan kata “awliyāʾ” dalam ayat di atas artinya bukan pemimpin, tetapi sekutu atau aliansi, sehingga yang dilarang itu bersekutu dan beraliansi dengan orang kafir, bukan mengangkat mereka sebagai pemimpin. Namun, benarkah begitu? Continue reading →