FIQIH PILGUB JABAR BAGIAN 2


Pasangan Calon Pilgub Jabar 2013

Pasangan Calon Pilgub Jabar 2013

Analisa Kami

Setelah kami mencermati berbagai contoh praktik pemerintahan Islam tentang format dan mekanisme penetapan kepemimpinan, khususnya era Nabi saw. dan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, baik menggunakan pendekatan normatif Islam, yaitu nash-nash Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mengisyaratkan adanya praktik pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi saw. dalam rangka siyasah syar’iyyah maupun pendekatan deskriptif-historis dengan mengidentikan kebijakan yang dilakukan oleh Nabi saw. di bidang muamalah sebagai tugas-tugas Negara dan pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menentukan system dan mekanisme pemilihan kepala negara sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan, selama tidak menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, dilihat dari dua aspek:

Pertama, asas Continue reading →

FIQIH PILGUB JABAR BAGIAN 1


Pilgub Jabar 2013Sebentar lagi Jawa Barat (Jabar) akan mengadakan perhelatan akbar, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub). Pemilihan langsung orang nomor 1 di Provinsi yang mayoritas penduduk suku Sunda ini akan berlangsung 24 Februari 2013.

Berkenaan dengan itu, dalam rangka pencerahan umat, maka kami memposting tulisan Intelektual Muda Persis, Amin Saefullah Muchtar, yang kami copas dari notes beliau dijejaring sosial facebook. Dalam tulisannya, beliau membagi dalam sepuluh bagian, maka untuk memudahkan para pembaca kami membagi menjadi 2 bagian, bagian pertama terdiri 5 tulisan awal, dan bagian kedua 5 tulisan terakhir. Berikut paparannya:

Masih ingatkah warga Jawa Barat terhadap peristiwa 5 tahun yang lalu, tepatnya hari Selasa 22 April 2008,  ketika pleno KPU Jawa Barat menetapkan pasangan HADE (Ahmad Heryawan – Dede Yusuf) sebagai pemenang Pilkada Jawa Barat. Waktu itu, pasangan HADE—yang diusung PKS & PAN—menang dengan total perolehan 7.287.647 suara (40,50 %). Disusul pasangan AMAN (Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim) —yang diusung PDIP, PPP, PKB, PBB, PKPB, PDS, PBR— dengan perolehan 6.217.557 suara (34,55 %). Sedangkan pasangan DAI Continue reading →

KH. Usman Sholehudin: Tidak Rido Bila Jawa Barat di Sekulerkan


Tidak Rido Bila Jawa Barat di Sekulerkan, maka pilih dodol nu eweh tai kotokan (pilih Gubernur yang Islami), hal tersebut diungkapkan oleh KH. Usman Sholehudin dalam acara Dauroh Siyasah yang digelar oleh PW. Pemuda Persis Jawa Barat.

Wanita Tidak Boleh Menjadi Kepala Negara


Wanita tidak boleh menjadi kepala negara, hal itu terungkap dalam Dauroh Siyasah yang dipaparkan oleh Ketua Umum PP. Persis, Prof. Dr. Maman Abdurrahman belum lama ini. Dalam kesempatan ini pula beliau mengungkapkan, bahwa konsep negara sudah berdiri tatkala Nabi Muhammad Saw memimpin Madinah.

DAURAH SIYASAH JAM’IYYAH


Kang Ndik, Prof. Maman, Ust. Usman

Kang Ndik, Prof. Maman, Ust. Usman

Pada Ahad 13 Januari 2013 telah terselenggara DAURAH SIYASAH JAM’IYYAH, acara yang digelar oleh Bidang Jam’iyyah PW. Pemuda Persis Jawa Barat ini di mulai Pukul. 07.30 s/d 12.00 WIB, dengan Syamsul Arafat (Bid. Dakwah PW. Pemuda Persis Jabar) sebagai pembawa acara.

Upaya pencerahan umat ini, bertempat : Saung Angklung Udjo, Padasuka-Cicaheum, Bandung, dan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Nano (Tasykil PD. Pemuda Persis Kota Bandung)

Dalam hal ini, panitia mengambil tema “SIYASAH PIKEUN NANJEURKEUN SYARI’AH”, dengan menghadirkan beberapa panelis, yaitu:

  1. Prof. Dr. KH. Maman Abdurrahman (Ketua Umum PP. Persis)
  2. KH.Usman Solehuddin (Ketua Dewan Hisbah Persis)
  3. Iman Setiawan Latief, S.E (PW. Persis JABAR)
  4. Atif Latiful Hayat, Ph.D (Mantan Ketua Umum PP. Pemuda Persis)

Dalam Laporannya,  Ketua Panitia Dauroh Siyasyah, Dian Herdiana (Bid. Jam’iyyah PW. Pemuda Persis Jabar) menjelaskan tentang mengapa panita mengambil tema : “Siyasah Pikeun nanjeurkeun Syari’ah”. Bahwa Siyasah hanya sebagai satu alat saja, bagaimana kita bisa melaksanakan syari’at (hukum-hukum Allah Swt) dalam tataran ke tata Negara, sehingga syari’ah itu bisa dilaksanakan secara kaffah untuk seluruh umat Islam,  sehingga piagam Jakarta Continue reading →

Pilgub Jabar Wewenang PW


Pilgub Jabar

Pilgub Jabar

JLN. BANDA (GM) – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) menyerahkan sepenuhnya permasalahan Pilgub Jabar 2013 kepada PW Persis Jabar dengan kewenangannya.

“Untuk masalah Pilgub Jabar, hal itu merupakan wewenang PW Persis Jabar. Yang pasti, PP Persis tidak akan mencampuri permasalahan tersebut,” ujar Ketua Umum PP Persis, Prof. Dr. Maman Abdurahman, M.A. kepada “GM” pada Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) III Persis di Wisma Pos, Jln. Banda Bandung, Jumat (30/11) malam.

Menurut Maman, PP Persis tidak akan mencampuri masalah Pilgub Jabar 2013. Dalam hal ini PW Persis diberi wewenang penuh untuk mengambil sikap. “PW Persis yang berwenang untuk mengambil sikap terkait masalah Pilgub Jabar. PP Persis sekali lagi tidak akan mencampurinya,” ungkap Maman.

Meski demikian, sebagai warga Jabar, Maman telah memiliki pilihan. Tapi ia masih merahasiakan pilihannya tersebut. “Tidak akan saya sebutkan. Yang penting, pilihannya sudah ada. Saya takut dianggap fatwa oleh anggota Persis,” kelakarnya.

Program kerja Persis memiliki tantangan yang cukup berat di era globalisasi saat ini. Persis harus memperkuat barisannya agar bisa menjawab tantangan zaman, terutama di bidang pendidikan dan dakwah.

“Untuk itu, kita harus memperkuat jajaran internal dengan menyiapkan sumber daya yang memiliki ilmu pengetahuan mumpuni untuk menjawab tantangan dan persoalan zaman yang sangat kompleks saat ini. Persis harus menampilkan kemandirian dari aspek SDM,” ujarnya.

Mendirikan Universitas

Kader Persis harus terus menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Karena pendidikan sangat penting dan menjadi bagian dari program atau target program Persis. “Kita sangat mengharapkan kader Persis memiliki status pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, harus mempunyai motivasi dan keinginan untuk terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,” katanya.

Hal tersebut, lanjut Maman, sesuai dengan keinginan Persis untuk mendirikan universitas. Untuk itu minimal harus ada 15 orang profesor, 35 doktor, dan 100 orang magister.

“Tidak mudah untuk mendirikan universitas karena harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sebab itu, Persis harus menyiapkan SDM,” terangnya.

(B.111)**