Persis Secara Tegas Tolak RUU Ormas


dakwatuna.com – Jakarta.  Ketua umum PERSIS (Persatuan Islam) Prof. Dr. Maman Abdurrahman MA menegaskan bahwa jika RUU ormas disahkan maka sama saja dengan mematikan nilai-nilai demokrasi. Continue reading →

Muhammadiyah dan NU Dapat Perlakuan Khusus di RUU Ormas


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keberatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap kehadiran RUU Ormas mendapat tanggapan positif dari DPR dan pemerintah. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini pun bakal diberi perlakuan khusus dalam RUU tersebut.

Perlakuan khusus yang dimaksud adalah Muhammadiyah dan NU tidak perlu lagi mengikuti mekanisme pendaftaran badan hukum kepada pemerintah. Ini lantaran kedua ormas Islam ini memiliki kontribusi besar terhadap perjuangan dan pembangunan republik ini.

“Pemerintah menghormati kesejarahan Muhammadiyah dan NU sebagai aset bangsa,” kata Kepala Subdirektorat Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri Bahtiar, di Jakarta, Rabu (15/5).

Lambang Persatuan Islam (Persis)

Menurutnya, tidak hanya Muhammadiyah dan NU yang nanti mendapat hak istimewa ini. Beberapa ormas lainnya seperti Persatuan Islam (Persis) dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) juga mendapat perlakuan yang sama.

Senada dengan Bahtiar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas, Abdul Malik Harmain juga mengakui adanya muatan perlakuan khusus untuk Muhammadiyah, NU, dan sejumlah ormas lainnya di dalam RUU Ormas. Menurutnya, rincian nama-nama ormas yang bakal mendapat hak istimewa ini tidak disebutkan di dalam pasal, melainkan dalam penjelasan pasal. “Ada beberapa masalah redaksional yang masih perlu kami rapikan lagi,” ujarnya.

Reporter : Ahmad Islamy Jamil
Redaktur : Mansyur Faqih

Persis: Asas Islam Islam Tak Bertentangan dengan Pancasila


REPUBLIKA.CO.ID, MALANG — Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), KH Prof Maman Abdurrahman mengungkapkan pihaknya segera mengajukan usulan pada DPR RI untuk mencantumkan Islam sebagai salah satu asas bagi organisasi masyarakat (Ormas).

Menurut Kiai Maman, Persis tetap mengkritisi dan memberikan beberapa catatan pada Rancangan Undang-Undang Ormas yang akan segera disahkan oleh DPR. Persis menegaskan asas Islam tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang.

“Persis akan mencantumkan Islam sebagai asas juga,” kata Maman pada Republika Online, Ahad (24/3).

Kiai Maman menambahkan, saat ini Persis masih terus membahas perkembangan RUU Ormas. Menurut Kiai Maman, secara umum, harus ada perlakuan tersendiri bagi ormas yang berbeda-beda. Sebab, banyak ormas Islam yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka.
Bahkan, tokoh-tokoh ormas juga sebagai pendiri Republik Indonesia.

“Ada yang lahir sesudahnya, ada yang lahir setelah UU tentang keormasan dan lahir sesudah UU keormasan ditetapkan,” kata Maman.

Reporter : Agus Raharjo
Redaktur : Heri Ruslan

“Pemerintah Hendak Mengunci Langkah Ormas Islam yang Dianggap Vokal”


Hidayatullah.com–Pro kontra kehadiran Rancangan Undang-undang Keormasan (RUU Keormasan) yang sedang dibahas di DPR RI ternyata kurang tersosialisasikan dengan baik ke kalangan umat Islam sendiri. Hal ini telah mendapat perhatian serius oleh Harits Abu Ulya, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA).

Menurut Harits, jika umat Islam tak mengawal dengan baik, bisa jadi banyak kepentingan masuk. Termasuk kepentingan kalangan liberal yang  sangat ingin “menghabisi” ormas-ormas Islam. Apa maksudnya Continue reading →