APAKAH IBNU TAIMIYYAH MEMBOLEHKAN PEMIMPIN NON-MUSLIM?

Oleh: Tiar Anwar Bachtiar

Setiap kali ada even pemilihan kepala daerah atau presiden di Indonesia, salah satu wacana yang sering dimunculkan adalah mengenai kepemimpinan non-Muslim di negeri yang mayoritas Muslim ini. Tahun 2017 mendatang akan diselenggarakan Pilkada di DKI Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Even Pilakada DKI kali ini mendapatkan perhatian lebih bukan hanya karena posisi strategis ibu kota negara, tetapi juga disebabkan calon incumbent yang non-Muslim Ahok akan maju kembali dalam Pilkada kali ini. Seperti biasa segera muncul pro-kontra tentang kepemimpinan non-Muslim di tengah-tengah penduduk yang mayoritas Muslim.

Non-Muslim di Pentas Politik

Oleh: Syamsuddin Arif

Akhir-akhir ini sering muncul pertanyaan di masyarakat mengenai boleh tidaknya umat Islam mendukung calon bupati, walikota, atau gubernur non-Muslim. Silang pendapat antara kelompok yang berbeda kepentingan pun terjadi. Yang melarang berpegang pada ayat al-Qur’an surat al-Māʾidah ayat 51 (“Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali-wali-mu”) dan surat an-Nisāʾ ayat 144 (“Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali, seraya meninggalkan orang-orang beriman”). Sementara yang membolehkan tak mau kalah. Tafsir aṭ-Ṭabarī dan Ibn Katsīr dirujuk lantas menyimpulkan kata “awliyāʾ” dalam ayat di atas artinya bukan pemimpin, tetapi sekutu atau aliansi, sehingga yang dilarang itu bersekutu dan beraliansi dengan orang kafir, bukan mengangkat mereka sebagai pemimpin. Namun, benarkah begitu?

KRITERIA PEMIMPIN

Oleh: Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi

…….. jabatan adalah amanah, ia pada hari kiamat akan menjadikan yang menyandangnya hina dan menyesal kecuali yang mengambilnya dengan benar (bihaqqiha) dan menunaikan tugasnya dengan baik.” Itulah nasehat Rasulullah kepada Abu Dzar al-Ghifari yang meminta jabatan kepada beliau.

MENGAPA PEMIMPIN MUSLIM?

Oleh: Dr. Adian Husaini

Ada pertanyaan: Jika muslim menolak kepemimpinan orang kafir (non-muslim), maka menyingkir saja ke gunung, tinggalkan pesawat terbang, laptop, dan alat-alat teknologi lain buatan orang kafir.

PEMIMPIN KAFIR

Oleh: Dr. Adian Husaini

Nahdhatul Ulama (NU) dalam Muktamarnya ke-11, di Banjarmasin, 19 Rabi’ulawwal 1355 H (9 Juni 1936 M), membahas satu masalah bertajuk: “Apakah Negara Kita Indonesia Negara Islam?” Ditanyakan, “Apakah nama negara kita menurut Syara’ agama Islam?” Jawabnya: “Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan “Negara Islam” karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama Negara Islam tetap selamanya.” Muktamar juga memutuskan, bahwa wilayah Betawi (Jakarta) adalah “dar-al-Islam”, begitu juga sebagian besar wilayah Jawa.

Jokowi Bertemu dengan George Soros; Apa yang Dibahas Keduanya?

JAKARTA – Investor global George Soros datang ke Indonesia dan menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Tokoh Komunis, Liberal, dan Jendral Penjagal Umat Islam Muncul dalam Nominasi Kabinet Jokowi

Jokowi Center membuat polling menteri untuk 34 posisi dalam susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Sejumlah nama dari kalangan komunis, liberal muncul sebagai kandidat calon menteri.

Ribka Tjiptaning, anggota DPR-RI yang juga penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI ini masuk menjadi kandidat calon menteri kesehatan. Dan rekannya Rieke Diyah Pitaloka, namanya juga masuk kedalam calon Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedua orang ini pernah dilaporkan oleh Gabungan Elemen Masyarakat Waspada Bahaya Laten Komunis karena kepergok sedang melakukan pertemuan eks PKI untuk penggalangan kekuatan membangkitkan kembali neo-komunisme di Rumah Makan Pakis Ruyung, Jalan S Parman No 98 Banyuwangi 24 Juni 2010 lalu.

Iriana Lepas Jilbab Dianggap Sikap Permainkan Syariah

BANYAK pihak mengecam sikap Iriana, istri Joko Widodo yang kembali melepas jilbab. Sikap Iriana tersebut dinilai sangat tidak baik dan tidak pantas ditiru.

Aceh Akan Merdeka Jika Jokowi-JK Menang Pilpres

Kemungkinan lepasnya propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat kian marak menyusul keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Jokowi – JK di tengah-tengah saratnya kecurangan yang mewarnai pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) pada tanggal 22 Juli lalu.

“Kelihatannya niat Aceh untuk lepas tak dapat dibendung lagi. Sejak KPU umumkan Jokowi-JK menang, Gubernur Aceh Zaini Abdullah langsung meningkatkan manuvernya untuk persiapan kemerdekaan Aceh,” ujar Milwan, salah seorang Ketua  LSM di Aceh, Rabu (23/7/14) kemarin.

Gugatan MK: Jokowi Gelembungkan 1,5 Juta, Prabowo Dikurangi 1,2 Juta

Republika/Agung Supriyanto

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendaftarkan gugatan sengketa pemilu presiden di gedung MK, Jakarta, Jumat (25/7) malam.

JAKARTA–Tim Pembela Merah Putih (kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa) kembali mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (26/7) malam, untuk melengkapi dokumen permohonan gugatan Pilpres 2014 yang diduga diliputi sejumlah kecurangan.